Sistem Belum Berpihak Kepada Rakyat

PALU- Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Tadulako (Untad), Nanang Wijaya, Ahad (3/8) mengatakan, seleksi Penerimaan Siswa Baru (PSB) dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) ke lembaga pendidikan negeri. Yang harus lulus testing, menunjukan sistem pendidikan belum berpihak kepada rakyat. Dan cenderung mengalami pergeseran orientasi dari tujuan dasar pendidikan.
Kata Nanang, PSB dan SPMB yang sudah menjadi tradisi tiap tahun ini. Harus dievaluasi kembali, jika memang masih bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Atau dalam rangka pemerataan pendidikan, sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) dasar negara.
Menurut Nanang, biaya sekolah di lembaga pendidikan negeri yang lebih murah. Membuat masyarakat berebut untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.
Tapi, lanjut Nanang, testing seleksi PSB dan SPMB justru membuat dikotomi status calon siswa. Dan bertentangan dengan amanat UU.
Sebab, nasib seorang calon siswa atau mahasiswa ditentukan melalui hasil testing. Jika tidak lulus testing, tentu harus memilih sekolah swasta. Yang biayanya jauh lebih mahal dan masih dipertanyakan kualitas pendidikannya.
“Ada kesan sekolah negeri dengan biaya lebih murah. Hanya untuk anak yang pintar. Padahal menurut UU, orientasi pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan pemerataan pendidikan,” katanya.
Menurut Nanang, jika calon siswa kebetulan berasal dari keluarga tidak mampu. Tidak lolos seleksi PSB di sekolah negeri.
Terpaksa masuk ke sekolah swasta. Yang sebagian besar tidak dikelola diatas semangat UU. Melainkan untuk kepentingan bisnis.
“Sebagian besar lembaga pendidikan swasta kan dikelola dengan sistem kapitalisme pendidikan,” tuturnya.
Hal ini seperti yang dialami Muhammad Arjal. Orang tuanya yang bekerja sebagai buruh bangunan dan tukang cuci pakaian. Kebingungan dengan tingginya biaya daftar ulang di Sekolah Mengengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah.
Menurut Mama Arjal, biaya daftar ulang di SMK Muhammadiyah mencapai Rp 1 080 000. Biaya sebesar itu harus ia bayar, sebab sudah menjadi keputusan yayasan pengelola.
Namun ia sedikit masih merasa lega. Soalnya pihak sekolah memberikan kesempatan untuk membayar secara berangsur.
Ia mengaku terpaksa menyekolahkan anaknya ke SMK Muhammadiyah. Setelah tidak lolos test seleksi PSB di SMKN 3 Palu.
“Meski bisa di angsur, tapi cukup berat juga. Mau bagaimana lagi. Yang penting Arjal tetap sekolah. Itu saja,” tagasnya. (joko)