palu kota teluk: 2008

Kamis, 11 September 2008

Rencana Pembangunan Pasar Tradisional Modern, Warga Tavanjuka Minta Ganti Rugi

PALU- Rencana pemerintah Kota Palu untuk membangun pasar tradisional dengan konsep modern, ternyata tidak sepenuhnya disetujui masyarakat Kelurahan Tavanjuka. Pasalnya, tanah tersebut adalah lahan yang digunakan warga sebagai sarana olahraga, yaitu lapangan sepak bola.
Tokoh masyarakat Kelurahan Tavanjuka, Rahman Laba (50), Ahad (7/9) kepada Media Alkhairaat mengatakan, lapangan yang akan dibangun pasar tradisional oleh pemkot itu, bukan aset Pemkot Palu, melainkan milik masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan adanya sertifikat kemilikan tanah, yang secara sengaja atas nama kelurahan dan bukan atas nama orang per orang.
“Puluhan tahun sejak tahun 1987, saya urus tanah ini untuk sarana olah raga warga Tavanjuka. Jadi dulu itu atas kesadaran semua warga kami bahu-membahu membuat lapangan sepak bola ini, karena milik banyak orang, kami sepakat membuat sertifikat atas nama kelurahan,”paparnya.
Menurut Rahman, pemkot sendiri hingga saat ini belum pernah melakukan sosialisasi rencana pembangunan pasar tersebut. Sebab, lanjut Rahman, jika pemkot memaksakan kehendaknya untuk membangun pasar, tanpa koordinasi dengan masyarakat, akan berakibat munculnya perlawanan dari masyarakat.
“Masyarakat akan menerimanya, dengan syarat pemkot memberikan pengganti lapangan sepakbola untuk kami,’’ ujar Rahman.
Untuk memperjelas masalah lahan tersebut, sejumlah tokoh masyarakat Tavanjuka berencana akan menemui pemerintah Kota Palu.
“Saya akan temua Kadis Perindagkop itu, saya akan temui walikota. Saya tarik telinganya Cudi kalau tidak mau badengar,” kata Rahman.
Menurut keterangan warga setempat, Irwan (35), masyarakat Kelurahan Tavanjuka sempat baru mengatahui rencana pembangunan pasar tersebut, dari pemberitaan di koran.
“Usai shalat Jum’at kemarin, imam masjid mengumumkan di pengeras suara, memberitahukan kalau akan dibangun pasar di lapangan ini. Dari situ kami tahu, kalau saya lihat mereka akan meminta ganti rugi tanah itu, soalnya tanah itu kan milik warga,” katanya.
Masyarakat Kelurahan Tavanjuka tidak bermaksud akan menghalangi rencana pembangunan pasar trandisional modern itu. Namun, warga itu hanya meminta kejelasan soal tanah masyarakat yang juga menjadi sarana olahraga itu, dengan cara menggantinya dengan lokasi lain.(joko)

Minggu, 07 September 2008

RT dan Kelurahan Dilibatkan Soal Sampah

PALU- Penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Palu kedepan akan diserahkan kepada pihak RT dan Kelurahan. Hal ini dilakukan untk melibatkan masyarakat secara aktif terhadap kebersihan dilingkungan masing-masing.

“Menurut saya serahkan saja pengelolaan kepada masyarakat, koordinasi melalui RT dan RW, kalau perlu penarikan retribusi serahkan juga. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) hanya mengangkut dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhirm (TPA), tapi dari rumah atau lorong ke TPS, itu tanggung jawab masyarakat,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu.
Mulhanan menyebutkan, untuk kebersihan jalan-jalan utama atau jalan protokol, tetap menjadi tanggung jawab DLHK.
Dia menambahkan, yang menjadi problem di masyarakat saat ini adalah, pemahaman masyarakat bahwa dengan membayar retribusi, sampah harus di angkut dari rumah warga. Jika pemahaman masyarakat seperti itu, kata Mulhanan, seharusnya retribusi bukan lagi Rp2500, tapi Rp 25 ribu.
Mulhanan mengatakan, pengadaan armada pengangkut sampah merupakan kebijakan kolektif, namun ia berjanji akan mendorong untuk penambahan armada pengangkut sampah.
Dia mengatakan, penambahan armada sampah, merupakan salah satu solusi penangan sampah. Tapi bukan satu-satunya solusi penyelesaian persoalan sampah. Namun yang penting harus dibenahi adalah, sistem kerja dan manajemen.
“Biar ditambah berapapun, persoalan sampah tidak akan dapat selesai, dan ini menyangkut anggaran juga. Bagaimana kerja dengan armada yang terbatas, maka sistem dan manajemen kerja yang harus dibenahi,” ujar Mulhanan.
Sebelumnya Walikota Palu, Rusdy Mastura, dalam orientasi camat dan lurah se-Kota Palu juga menghimbau kepada camat terutama lurah. Untuk kreatif dalam berpartisipasi dalam penanganan sampah ini. (joko)

Pemkot Buka Pendaftaran CPNS

PALU- Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Andiwan Pahlawan Bethalembah baru-baru ini mengatakan, September ini akan ada seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Palu. .

Menurut Andiwan, soal jumlah CPNS yang akan diterima hingga saat ini belum diketahui karena belum ada keterangan resmi dari pemerintah pusat. Namun gambaran yang diberikan pendaftaran dibuka untuk sekitar 600 CPNS.
“Berapa pastinya quota yang diberikan oleh pemerintah pusat belum tahu, tahun 2007 lalu saja yang mendaftar 2000 orang lebih, ternyata yang di ACC pusat cuma 6 orang. Berapa nanti yang mendaftar kita buka saja,” katanya.
Dia mengatakan, formasi yang akan diterima, minimal jenjang pendidikan Diploma 1 hingga hingga Strata 1. Sedangkan untuk jenjang Strata 2 keatas tidak ada. Selain karena minim, saat ini yang telah menyelesaikan Strata 2 sebagaian besar sudah berstatus pegawai.
“Minimal D1, soalnya bagi yang lulusan SMA sudah terakomodir sebagai pegawai honorer,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekot) Palu, Arifin H Lolo, saat dimintai keterangannya tentang hal ini mengaku belum mengetahui informasi ini. Namun berdasarkan jumalah yang akan diterima berdasrkan formasi penerimaan pada bulan April dan Oktober.
“Saya belum tahu kalau ada surat masuk tentang hal ini, soalnya belum ada laporan. Nanti saya tanyakan duklu ke kepala BKD,” katanya. (joko)

Pemkot Buka Pendaftaran CPNS

PALU- Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Andiwan Pahlawan Bethalembah baru-baru ini mengatakan, September ini akan ada seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Palu. .

Menurut Andiwan, soal jumlah CPNS yang akan diterima hingga saat ini belum diketahui karena belum ada keterangan resmi dari pemerintah pusat. Namun gambaran yang diberikan pendaftaran dibuka untuk sekitar 600 CPNS.
“Berapa pastinya quota yang diberikan oleh pemerintah pusat belum tahu, tahun 2007 lalu saja yang mendaftar 2000 orang lebih, ternyata yang di ACC pusat cuma 6 orang. Berapa nanti yang mendaftar kita buka saja,” katanya.
Dia mengatakan, formasi yang akan diterima, minimal jenjang pendidikan Diploma 1 hingga hingga Strata 1. Sedangkan untuk jenjang Strata 2 keatas tidak ada. Selain karena minim, saat ini yang telah menyelesaikan Strata 2 sebagaian besar sudah berstatus pegawai.
“Minimal D1, soalnya bagi yang lulusan SMA sudah terakomodir sebagai pegawai honorer,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekot) Palu, Arifin H Lolo, saat dimintai keterangannya tentang hal ini mengaku belum mengetahui informasi ini. Namun berdasarkan jumalah yang akan diterima berdasrkan formasi penerimaan pada bulan April dan Oktober.
“Saya belum tahu kalau ada surat masuk tentang hal ini, soalnya belum ada laporan. Nanti saya tanyakan duklu ke kepala BKD,” katanya. (joko)

Pelantikan Wawali Sebelum Lebaran

PALU- Pelantikan Walikota Palu, pengganti Suardi Suebo rencananya akan dilakukan sebelum hari raya Idul Fitri.

Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Ansyar Sutiadi Rasyid, kepada Media Alkhairaat, Senin (1/9) mengatakan, Pemkot telah mengirim surat ke dewan, untuk menyampaikan perihal dua nama sebagai pengganti Wakil Walikota yang telah diajukan Partai Golkar Kota Palu.
“Sudah, hari ini (kemarin,red) sudah dikirim ke dewan,” kata Ansyar.
Menurut dia, dua nama yang diajukan itu selanjutnya akan digodok DPRD Kota Palu, untuk menentukan siap yang bakal menduduki posisi Wawali pasca ditinggalkan Suardi Suebo.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu, mengatakan, pelantikan wakil wali (wawali) Kota Palu yang baru ditargetkan sebelum hari raya Idul fitri.
“Target sebelum lebaran Idul Fitiri ini semua proses sudah selesai. Dan wawali pengganti Pak Suardin sudah dilantik,” kata Mulhanan.
Kata Mulhanan, dari nama yang telah diajukan ke Pemerintah Kota (pemkot) Palu oleh Partai Golkar Kota Palu, yakni diirnya sendiri serta Supratman Andi Atgas.
Dia menyebutkan, dua nama itu akan diproses melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah pembentukan panitia khusus (pansus), yang bertugas membahas tata tertib. Selanjutnya dibentuk panitia kerja (panja), bertugas melakukan verifikasi persyaratan bakal wawali. (joko)

Pemkot Buka Pendaftaran CPNS

PALU- Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Andiwan Pahlawan Bethalembah baru-baru ini mengatakan, September ini akan ada seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Palu. .

Menurut Andiwan, soal jumlah CPNS yang akan diterima hingga saat ini belum diketahui karena belum ada keterangan resmi dari pemerintah pusat. Namun gambaran yang diberikan pendaftaran dibuka untuk sekitar 600 CPNS.
“Berapa pastinya quota yang diberikan oleh pemerintah pusat belum tahu, tahun 2007 lalu saja yang mendaftar 2000 orang lebih, ternyata yang di ACC pusat cuma 6 orang. Berapa nanti yang mendaftar kita buka saja,” katanya.
Dia mengatakan, formasi yang akan diterima, minimal jenjang pendidikan Diploma 1 hingga hingga Strata 1. Sedangkan untuk jenjang Strata 2 keatas tidak ada. Selain karena minim, saat ini yang telah menyelesaikan Strata 2 sebagaian besar sudah berstatus pegawai.
“Minimal D1, soalnya bagi yang lulusan SMA sudah terakomodir sebagai pegawai honorer,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekot) Palu, Arifin H Lolo, saat dimintai keterangannya tentang hal ini mengaku belum mengetahui informasi ini. Namun berdasarkan jumalah yang akan diterima berdasrkan formasi penerimaan pada bulan April dan Oktober.
“Saya belum tahu kalau ada surat masuk tentang hal ini, soalnya belum ada laporan. Nanti saya tanyakan duklu ke kepala BKD,” katanya. (joko)

Dua Kadis Baru Dilantik, Walikota : DLHK Harus Lakukan Terobosan

PALU – Dua kepala dinas (Kadis) baru dalam lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dilantik Walikota Palu, Rusdi Mastura, Rabu (3/8) di Auditorium Pemkot Palu.

Kedua kepala dinas itu yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Ruhendy Yotomarungai dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar), Roby Siwi. Pelantikan itu sekaligus menjawab teka-teki, siapa yang mengisi kekosongan jabatan di dua dinas tersebut pasca ditinggalkan Boby Wowor dan M. Rum Parampasi.
Selain Kepala DLHK dan Budpar juga dilantik Kepala Puskesmas Mabelopura Kelurahan Duyu, Drg. Lutfiah Sahabudin MKM menggantikan Dr.Agustina Rante B Allo.
Pada kesempatan itu Walikota juga melantik sejumlah pejabat Eselon. Unutk Eselon II sebanyak 4 orang, Eselon III sebanyak 6 orang, Eselon IV dan Fungsional sebanyak 3 orang, di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dalam sambutanya Walikota Palu Rusdi Mastura mengharapkan, semua pejabat yang telah dilantik dapat bekerja secara maksimal dalam memanfatkan potensi yang dimiliki Kota Palu termasuk potensi sumber daya alam, budaya dan wisata.
Pada kesempatan itu Walikota berpesan khusus kepada Kadis DLHK, Ruhendy Yotomarungai, agar dapat melakukan terobosan baru dalam mengatasi persoalan sampah di kota ini.
Kepala DLHK, Ruhendy Yotomarungai usai pelantikan mengatakan, salah satu program prioritas yang dilakukan di dinasnya yakni menambah pengawas kecamatan dan menugaskan stafnya secara bergilir dalam mengawasi, meninjau masalah sampah di lapangan.
“Yang jelas, saya akan meneruskan program yang telah dimulai Pak Wali dalam hal membersihkan seluruh wilayah kecamatan dari sampah,” katanya.
Selain itu Ruhendy juga menegaskan, pihaknya akan memperlancar honor pengabdi kebersihan dan mengupayakan jaminan kesehatan bagi pengabdi kebersihan.
“Saya akan lebih banyak turun ke lapangan dan terus mempelajari dan memperbaiki sistem dan manajemen yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Mabelopura, Drg Lutfiah Sahabudin mengatakan, akan tetap meneruskan program-program yang telah dilaksanakan Kepala Puskesmas sebelumnya.
Selain itu, kata dia akan menerapkan sistem pembukuan yang transparan dan akuntabel.
“Yang menjadi prioritas utama bagi saya yaitu, melakukan pembenahan di Puskesmas Mabelopura di semua level dengan melibatkan seluruh komponen mulai dari level paling bawah hingga atas. (joko)

Rukar akan Dibangun di Kayumalue Ngapa

PALU – Kementerian Perumahan Rakyat RI, melalui Pemerintah Kota Palu akan membangun Rumah Karyawan (Rukar) di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara, dalam waktu dekat ini.
Hal ini dikatakan Walikota Palu, Rusdy Mastura, Rabu (3/9), Rukar tersebut rencananya akan dibangun sebanyak 30 unit diatas lahan seluas 50 hektar.
Dia menyebutkan, kepastian rencana pembangunan karyawan itu diperoleh setelah beberapa dari staf Kementerian Perumahan Rakyat datang ke Palu dan menyampaikan rencana tersebut kepada dirinya.
“Alhamdulillah, mereka datang dan menawarkan untuk membangun 30 unit rumah karyawan,” katanya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dharma Wangsa mengaku belum mengetahui adanya rencana pembangunan itu.
“Saya belum tahu, karena saya masih konsentrasi pada persoalan sampah,” ujarnya
Menurut Dharma, adanya kepastian dari Menpera terhadap rencana pembangunan 30 unit rumah karyawan itu, merupakan jawaban dari proposal program yang diajukan Pemerintah Kota Palu beberapa waktu lalu.

“Yang saya tahu, dulu pemkot pernah mengirimkan proposal program ke Menpera, mungkin ini sudah jawabannya,” tandasnya. (joko)

Palu Barat Bebas Sampah

PALU – Kecamatan Palu Barat kurun dua hari terakhir ditargetkan bebas dari sampah hingga akhir ramadhan.
Hal itu terlihat dengan dikerahkannya sebanyak 21 unit armada sampah dan alat berat berupa Bolduser, yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) maupun Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Palu Guna mengangkut sampah yang tersebar di wilayah tersebut.

Walikota Palu, Rusdy Mastura, Selasa (2/9) mengatakan, dalam waktu tiga hari mulai dari Senin (1/9) kemarin, wilayah Kecamatan Palu Barat ditagetkan bebas sampah. Menurutnya, untuk mencapai target tersebut, mulai hari ini (Selasa, 2/9) pemerintah kota (Pemkot) mengerahkan seluruh unit armada pengangkut sampah, untuk membersihkan seluruh sampah yang berada di tempat pembuangan sementara (TPS) di wilayah Palu Barat.
Walikota menyebutkan, alasan memprioritaskan wilayah Palu Barat, sebab produksi sampah wilayah itu terbilang cukup besar di Kota Palu.
“Kita Selesaikan dulu Palu Barat ini, target tiga hari. Kalau sudah selesai Palu Barat pindah lagi ke wilayah yang lain,” kata Rusdi Mastura.
Sementara itu, Camat Palu Barat, Dahyar AK Muhammad kepada Media Alkhairaat di lokasi pembersihan mengatakan, hal ini dilakukan agar wilayah Kecamatan Palu Barat terlihat bersih selam bulan Ramadhan.
“Semua tempat baik di tempat pembuangan sampah sementara maupun pada tempat lain, sampah-samaph di bersihkan untuk menjaga keindahan dan kebersihan selama bulan Ramadhan,” katanya.
Dia mengatakan, aksi bersih di sejumlah tempat pembuangan sampah di Kecamatan Palu Barat ini, merupakan instruksi dari Walikota untuk menjaga kebersihan.
“Bukan hanya di kecamatan Palu Barat tetapi semua kecamatan di Kota Palu akan mendapat giliran dibersihkan,” ujarnya.
Dari pantauan Media Alkhairaat di lokasi pembersihan, sejumlah tempat di wilayah Kecamatan Palu Barat seperti di Jalan Mangga, Jalan Mangga I, dan Jalan Kemiri.
Bahkan seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) memperingati sejumlah pedagang buah yang berada di sekitar jalan tersebut.
“Besok-besok saya lihat lagi ada sampah tertumpuk disitu, jangan marah kalau saya bongkar tempat ini, sudah di kasih kebijakan malah bikin susah, sekali lagi lebih baik jualan ini saya bongkar dari pada masyarakat sekitar sini marah,” ujarnya sambil berlalu. (joko)

Pelantikan Wawali Sebelum Lebaran

PALU- Pelantikan Walikota Palu, pengganti Suardi Suebo rencananya akan dilakukan sebelum hari raya Idul Fitri.

Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Ansyar Sutiadi Rasyid, kepada Media Alkhairaat, Senin (1/9) mengatakan, Pemkot telah mengirim surat ke dewan, untuk menyampaikan perihal dua nama sebagai pengganti Wakil Walikota yang telah diajukan Partai Golkar Kota Palu.
“Sudah, hari ini (kemarin,red) sudah dikirim ke dewan,” kata Ansyar.
Menurut dia, dua nama yang diajukan itu selanjutnya akan digodok DPRD Kota Palu, untuk menentukan siap yang bakal menduduki posisi Wawali pasca ditinggalkan Suardi Suebo.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu, mengatakan, pelantikan wakil wali (wawali) Kota Palu yang baru ditargetkan sebelum hari raya Idul fitri.
“Target sebelum lebaran Idul Fitiri ini semua proses sudah selesai. Dan wawali pengganti Pak Suardin sudah dilantik,” kata Mulhanan.
Kata Mulhanan, dari nama yang telah diajukan ke Pemerintah Kota (pemkot) Palu oleh Partai Golkar Kota Palu, yakni diirnya sendiri serta Supratman Andi Atgas.
Dia menyebutkan, dua nama itu akan diproses melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah pembentukan panitia khusus (pansus), yang bertugas membahas tata tertib. Selanjutnya dibentuk panitia kerja (panja), bertugas melakukan verifikasi persyaratan bakal wawali. (joko)

Hari Ini, Kadis Budpar dan DLHK Dilantik

PALU – Dua jabatan Kepala Dinas di jajaran Kota Palu yang kosong yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipastikan hari ini (Rabu, 3/9) akan terisi. Hal itu dibuktikan dengan rencana dilantiknya dua pejabat tersebut oleh Walikota Palu, Rusdi Mastura.

Sekretaris Kota (Sekot) Palu, Arifin H Lolo, kepada Media Alkhairaa, Selasa (2/9) mengatakan, membenarkan adanya rencana pelantikkan dua kepala dinas tersebut. Menurut dia, dasar pelantikan kedua kadis tersebut, adalah kekosongan jabatan pada kedua dinas itu.
Selain melantik dua kadis tersebut kata Arifin H Lolo, Walikota juga akan melantik dua bendahara yakni Bendahara Dinas Perkebunan dan Kelautan serta Bendahara Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD).
Khusus Kadis DLHK sebut Arifin H Lolo, pelantiaknnya sifatnya mendesak, mengingat persoalan sampah yang harus mendapat perhatian serius. Begitu juga dengan Kadis Budpar, pasca habisnya masa tugas mantan Kadis Rum Parampasi. Roda kepemimpinan hanya dikendalikan oleh pejabat sementara (Pjs) dalam hal ini oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
“Semua ini dilakukan untuk kelancaran administrasi dan operasional di dua instansi tersebut,” katanya.
Namun demikian, Arifin menolak memberitahu siapa nama pejabat yang bakal dilantik oleh Walikota.
“Yang jelas pelantikan kali ini bukan berdasarkan PP 41, kalau itu formasinya baru nanti bulan Desember,” kata Arifin.
Ditempat terpisah Walikota Palu, H Rusdy Mastura, meski membenarkan keterangan Sekot Arifin H Lolo, soal pelantikan dua kepala dinas serta beberapa pejabat kepala bagian, yang akan dilaksanakan hari ini. Walikota juga menolak dengan tegas untuk menyebutkan nama-nama yng telah dipersiapkan.
“Nanti saja, kalau sudah dilantik. Kalau kalian sudah tulis di Koran, saya ganti lagi itu, supaya tidak ada yang berharap-harap,” kata Rusdi Mastura.
Informasi yang berhasil dihimpun di Pemkot Palu, Pejabat yang akan dilantik sebagai Kepala DLHK dan Kadis Budpar tersebut, mencuat dua nama yang cukup kuat yakni Kabag Perlum Pemkot Palu, Roby Siwi bakal dilantik sebagai Kadisbudpar, sedangkan Kadis Pol-PP Ajenkris, bakal dilantik sebagai Kadis DLHK. (JOKO)

Jumat, 29 Agustus 2008

Ketua DPRD Palu, Mulhanan Tombolotutu, Saya Akan Berdayakan Aparatur, Dengan Memberikan Peluang Dan Kesempatan


TEKA-TEKI pengganti Suardin Suebo sebagai Wakil Walikota (wawali) Palu akhirnya terjawab. Andi Mulhanan Tombolotutu, jauh hari sudah diprediksikan bakal menduduki kursi empuk Suardin Suebo sebagai wawali. Apa saja gebrakan yang akan dilakukan Mulhanan, jika sudah menjadi wawali. Berikut wawancara wartawan Media Alkhairaat, Joko Santoso dengan Andi Mulhanan Tombolotutu:

Golkar sudah menetapkan rekomendasi dua nama calon wawali?

Ya, dari rapat pleno kemudian ada masukan-masukan, maka ditetapkan dua nama, saya dan Supratman Andi Attas.

Sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar anda wajar terpilih, tapi mengapa juga Supratman Andi Attas jadi pilihan?

Dia dianggap memiliki kemampuan, karena dia pernah menjadi kandidat calon wakil bupati di Kabupaten Tolitoli. Sehingga dia sudah memiliki visi untuk menjadi seorang wakil bupati.

Jika dilihat dari sudut pandang apapun dan dari manapun, bisa dipastikan Anda yang akan jadi wawali?

Iya, tapikan kita harus menumbuhkembangkan demokrasi. Maka yang memiliki peluang juga sama, artinya sama-sama kader dari Partai Golkar. Dan mekanisme harus jalan dan kita tempuh kan? Usulan harus dua, berarti usulan ya harus dua.

Masksudnya Anda pasti naik sebagai wawali?

Kan kita lihat dulu prosesnya. Inikan kita mengikuti tahapannya, pertama permintaan dua nama dari Pemerintah Kota (pemkot). Nanti walikota menetapkan dua nama, dan diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dan DPR sesudah melakukan paripurna, membentuk Panitia Khusus (Pansus), untuk membahas Tata Tertib (tatib) pemilihan, setetah selesai dibahas tatib pemilihan, baru dibentuk Panitia Kerja (panja).

Kemudian tugas pansus adalah membuat tatib pemilihan, dan tugas panja adalah membahas verifikasi calon wawali. Ketika dia sudah lengkap sesuai dengan perundag-undangan, maka dilakukan pemilihan dalam sidang paripurna.

Siapa yang dipilih, kemudian diputuskan dan ditetapkan dalam status surat keputusan. Untuk dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri (mendagri), melalui kepala daerah dan gubernur.

Ada yang menilai proses atau tahapan pemilihan ini hanya formalitas saja?

Mau dibilang hanya formalitas ya silakan saja. Karena kita mengikuti perundang-undangan yang ada.

Ada isu berkembang di masyarakat, Anda sudah mengukur baju seragam dinas wawali?

Oh..itu keliru, itu keliru dan bohong besar. Karena kalau ba ukur baju itu satu jam bisa. Jadi sampai sekarang saya belum pernah melangkah ke penjahit, begitu. Itukan kan hanya rumor saja kan? Sama dengan kalau orang kalah dalam pilkada-pilkada kan sudah lihat dia bajalan kaki sendiri kan? Sama dengan itu, wah tentu sudah baukur baju itu. (sambil tertawa lebar).

Bagaimana perasaan bapak kalau jadi wawali? Orang bilang jabatan wawali ini jabatan di leher begitu, karena Anda punya atasan. Sedang sebagai ketua dewan Anda mendominasi?

Tugasnya yang berbeda, tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya yang berbeda. Kalau di sana (wawali) sebagai eksekutor, sedangkan di sini sebagai legislator, gitu. Di sana teknis, operasional gitu, sedangkan di sini strategis.

Apa persiapan khusus yang sudah Anda lakukan?

Sebenarnya persiapan khusus saya hanya membantu tugas-tugas kepala daerah saja. Membantu tugas-tugas walikota, (sambil tersenyum). Jadi kalau selama ini saya hanya memberi masukan kepada walikota, menyarankan. Tapi kalau sekarang, bedanya saya sudah sebagai pelaksana.

Jadi ketika ada rumusan-rumusan program, yang sifatnya strategis, itu bias langsung di-implementasikan. Saya tidak akan menunggu tangan orang lain kan? Jadi melalui tangan saya bisa langsung saya laksanakan. Tapi kalau di sini kan hanya sebatas memberi masukan dan aran. Tidak punya kewenangan sama sekali untuk mengambil kebijakan. Kalau di sana, sifatnya saya memberikan masukan kepada walikota, dan kalau walikota berkata, jalankan, ya saya jalankan.

Dan dalam hal-hal tertentu, ada kewenangan yang diberikan dari walikota, maka saya bisa mengambil sikap dan kebijakan. Dan tidak hanya sebatas saran, hanya itu saja intinya itu.

Dari sekian banyak saran dan masukan, yang pernah diberikan kepada eksekutif apa yang hingga saat ini belum terlaksana secara maskimal?

Saran yang merupakan kebijakan strategis program yang ada di DPRD inikan, dilaksanakan oleh Pemkot. Misalnya bagaimana penguatan kelembagaan, bagaimana bisa memberdayakan instruksi-instruksi masyarakat. Supaya partisipasi masyarakat itu bisa lebih kelihatan, begitu. Program pemberdayaan dan sebagainya, itukan saran-saran? Kalau dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) atau tidak, kitakan tinggal evalusasi.

Hanya sebatas itu, jadi memberi saran, memberi masukan kemudian melakukan pengawasan dan mengevaluasi. Kalau sekarang (jadi wawali) tidak, sudah bisa disikapi atau ditindaklanjuti. Panggil (kepala-kepala SKPD), ini laksanakan, ini laksanakan, sudah bisa kan? Kalau disini tidak bisa, bukan kewenangan.

Sisa waktu jabatan sebagai wawali yang akan ada pegang kan relatif singkat? Apa yang akan anda lakukan, dengan waktu yang singkat itu nanti?

Ya saya hanya bisa baagimana mewujudkan visi-misi walikota. Kan saya tidak punya visi sendiri? Inikan paket, jadi meneruskan kebijakan-kebijakan pak wali. Yang tugas-tugasnya itu, yang diberikan kepada Pak Suardin. Maka kebijakan-kebijakan atau tugas-tugas yang diberikan pak wali kepada Pak Suardin, itu yang akan saya lakukan. Yang berbeda itu mungkin hanya irama, tapi substansinya tidak berbeda. Jadi irama maksud saya itu, dalam mengimplementasikan, mungkin yang berbeda adalah gaya kepemimpinan saja. Jadi kalau Pak Suardin itu lebih berorientasi pada efisiensi, dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada dia. Maka saya lebih pada efektifitas, gitu.

Banyak pandangan, sebagaian besar kepala SKPD keteteran mengimbangi pola pikir pak wali, yang dikatakan orang laju. Bagaimana menurut Anda?

Sebenarnya, pak wali itu sangat visioner, langkah majunya. Nah, perlu upaya mediasi, jadi harus upaya mediasi, apa sesungguhnya yang menjadi konsep dasar pak wali. Dalam melihat Kota Palu, dalam sekian puluh tahun kedepan. Dan yang harus dilaksanakan, kalau misalnya Kota Palu kedepan itu seperti ini, hari ini akan dilaksanakan. Nah, perlu ada mediasi, maka mungkin saya bisa memposisikan diri, untuk memediasi apa sesungguhnya pikiran pak wali kedepan. Kemudian, untuk mewujudkan pikiran seperti itu, apa yang dilakukan hari ini. Mungkin peran itu yang akan saya laksanakan untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman SKPD.

Teman-teman SKPD itu sebenarnya bukan tidak punya kemampuan. Tapi pemahaman terhadap apa keinginan pak wali, itu yang kadang-kadang dilihat orang keteteran.

Tapi bagaimana dia mau mengimplementasikan, mau membumikan ini pikirannya pak wali. Nah, kalau ini dibentuk team work, kemudian di diskusikan, sebenarnya apa keinginan pak wali. Itu bisa dimplementasikan dalam bentuk program-program dalam setiap SKPD. Jadi kalau misalnya 25 tahun akan datang itu, Palu ini dari visi pemerintahan jadi pusat perdagangan, sentra industri dan pariwisata. Maka apa yang harus dilakukan hari ini, untuk mewujudkan 25 tahun akan datang. Apa yang dilakukan hari ini, itu yang harus kita pikirkan, supaya bisa pikiran pak wali itu bisa membumi. Dalam artian bisa dilaksanakan secara bertahap. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga hingga tahun berikutnya. Lima tahun pertama apa, lima tahun kedua apa, dan seterusnya. Lima tahun kedua bisa dilaksanakan ketika lima tahun kedua sebagai landasan itu sudah dibuat.

Tapi masa tugas jabatan wali itukan terbatas hanya lima tahun?

Ya, tapi kan inikan visi pemerintah kota, bukan visi pemimpin kota. Visi pemimpin kota itu acuan kita untuk lima tahun, tapi visi pemerintah kota itu berjangka 25 tahun.

Persoalan paling hangat hari ini adalah kelistrikan. Apa konsep anda untuk menyelesaikan persoalan ini?

Listrik inikan sudah tidak ada persoalan, hari ini kita mengundang PLTU dan PLN. Tapi sebenarnya konsep untuk bagaimana rencana kelistrikan daerah untuk jangka waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan itu sudah ada. Inikan persoalan yang terjadi baru-baru ini, hanya persoalan sistem kontrak yang harus diubah.

Ketika sistem kontraknya tidak dirubah, maka PLTU itu, tidak akan mengoperasikan mesinnya, karena ia akan rugi. Tapi ketika sudah di tandatangani, sistem kontrak itu. Maka PLTU akan mensuplai listrik semaksimal mungkin. Sekarang ini sebenarnya bukan rusak, tapi melakukan pemerilaharaan berkala itu. Makanya mungkin hari ini (kemarin) selesai.

Kemarin saya kesana (PLTU) dengan pak wali. Yang perlu itu adalah kalau bisa saya melakukan kajian.

Jadi ada tiga hal penting yang menjadi prioritas. Pertama melakukan update potensi.

Maksudnya tiga hal yang jadi prioritas itu janji Anda?

Ya, yaitu data base, jadi data base itu harus menjadi prioritas. Karena ketika kita merencanakan, ketika kita menyusun program, ini yang menjadi dasar.

Kedua adalah studi, jadi semua program yang berorientasi pada studi terhadap potensi kewilayahan. Studi tehadap berbagai persoalan ditingkat kota. Studi sosial, itu perlu dilakukan. Maka alokasi anggaran itu, kalau 2009 itu harus diarahkan pada tiga hal.

Pertama adalah menghitung data, data base, potensi, wilayah.

Kedua itu adalah melakukan studi. Sehingga menghasilkan visi, menghasilkan kajian-kajian. Sehingga ketika kita melangkah, menyusun program kita sudah punya acuan. Kita coba untuk melakukan mapping (pemetaan) terhadap persoalan itukan harus melalui studi?.

Yang ketiga adalah penyelesaian aset, termasuk pembebasan-pembebasan lahan yang dibutuhkan, jadi tiga hal ini.

Ini yang menjadi kunci, sehingga SKPD-SKPD bisa melaksanakan program-programnya. Kalau tiga hal ini dilakukan, itu yang akan saya coba di sisa masa jabatan saya, yang tinggal 2 tahun ini. Ini yang akan menjadi prioritas, dan pelibatan multipihak, dalam menyelesaikan tiga hal itu.

Misalnya untuk menghimpun database disejumlah SKPD itu, keterlibatan kampus keterlibatan teman-teman NGO, untuk membantu SKPD perlu dikerjasamakan.

Kemudian melakukan studi juga demikian, jadi melibatkan para ahli, teman-teman di NGO dan kampus, untuk melakukan kajian yang lebih strategis. Sehingga menghasilkan kebijakan atau rumusan, yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan. Kalau pada tingakat implementasi, pasti ada persoalan-persoalan pertanahan, lokasi. Karena kita akan membangun, yang namanya membangun itu pasti ada, yang namanya suatu kawasan yang baru.

Maka tataruang yang menjadi guidance (acuan), kawasan itu dijadikan apa-apa.

Karena setia saat, pelaksanaan program itu pasti akan bersentuhan dengan ruang. Jadi kalau kita sudah punya data base, studi sudah ada, tinggal melaksanakan. Maka anggaran itu harus diarahkan kesitu dulu, supaya tidak mubazir kita. ***

Kamis, 28 Agustus 2008

Jelang Ramadhan, Warga Tuntut THM Ditutup

PALU – Ratusan ibu-ibu dan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Palu, Kamis (28/8) siang berunjukrasa di Lapangan Vatulemo. Mereka menuntut Pemerintah Kota Palu menutup tempat hiburan malam (THM), lokasi prostitusi dan warung remang-remang saat menjelang hingga usai bulan Ramadhan.
Massa IMM juga menuntut agar tidak ada lagi pemadaman listrik selama bulan suci Ramadhan.
Ratusan massa ini berjalan kaki menuju Kantor Walikota Palu di Jalan Balaikota Timur sekitar pukul 11.00 Wita.
Semula mereka bermaksud masuk ke kantor walikota dan menemui Walikota Palu Rusdi Mastura. Namun walikota lebih dulu keluar dan menemui ratusan massa dan bertemu di Lapangan Vatulemo, depan Kantor Walikota.
Dalam pernyataan sikapnya, massa meminta kepada Pemerintah Kota Palu,menutup semua THM, lokasi prostitusi dan warung remang-remang serta rumah makan selama bulan puasa.
Selain itu juga massa juga menuntut, agar semua toko dan lokasi penjualan minuman keras ditutup untuk menghargai umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Massa juga meminta agar selama bulan puasa tidak terjadi pemadaman listrik yang selama ini terjadi dan sangat merugikan masyarakat.
Menanggapi tuntutan ini, Walikota Palu Rusdi Mastura menyampaikan kalau Pemkot Palu telah menginstruksikan agar semua THM, lokasi prostitusi dan warung remang sudah dilarang beroperasi. Walikota mengaku telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas (Kadis) Polisi Pamong Praja (Pol-PP) untuk meminta pengusaha THM menutup usahanya selama bulan puasa ini. “Satuan Pol-PP telah diperintahkan bertindak tegas jika ada yang berani melanggarnya,” jelas Rusdy Mastura.
Saat ditanya soal nasib tenaga kerja di THM, yang tentunya bakal terkena dampak dari penutupan THM, Walikota meminta mereka beristirahat sementara selama bulan puasa ini.
Menurutnya, sudah cukup waktu selama sebelas bulan bekerja, dan untuk menghormati bulan puasa ini istirahat sejenak. “Kan cukup panjang waktu bekerja sebelas bulan, kita hormatilah bualan puasa ini. Saya juga pernah jadi preman, tapi ramadhan puasa juga,” terang walikota.
Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) IMM Kota Palu, Muhamad Rizal M Tama meminta, para Pekerja Seks Komersial (PSK) diberikan ketrampilan sehingga mereka mempunyai bekal untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Mereka harus dididik dan diberi keterampilan, sehingga mereka tidak terpaksa bekerja seperti itu,” kata Rizal.
Terkait dengan pemadaman listrik, menurut Walikota, bukan tanggung jawab pemkot melainkan PLN. Meski begitu Pemerintah Kota Palu telah berusaha meminta segala upaya pihak PLN dan PLTU Mpanau agar listrik bisanormal kembali bukan hanya pada bulan ramadhan tapi selamanya.
Menurut dia, kehadiran PLTU Mpanau, sifatnya hanya membantu ketidakmampuan PLN memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Kota Palu.
“Seharusnya yang didemo PLN, tanya ke Yustono (manajer PLN Palu-red), kenapa mesin diesel kapasitas 9 Megawatt itu overhaul terus,” ucap Walikota Palu Rusdy Mastura. (joko)

Tak Cukup Umur, Tiga Bacaleg Dicoret

PALU - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, Amran Bakir Nai, Kamis (27/8) mengatakan, tiga nama Bakal Calon Legislatif (bacaleg) yang di masukkan berkasnya dari tiga partai politik dicoret namanya, sebab belum mencapai batas minimal umur 21 tahun.Menurut Amran, sesuai landasan kerja KPU, dengan berdasarkan undang-undang Pemilu nomor 10 tahun 2008, peraturan KPU nomor 18 tahun 2008, serta pedoman, petunjuk pelaksanaan dan tata cara kerja KPU. Untuk melakukan verifikasi berkas bacaleg yang dimasukan parpol.

Maka, ketiga bacaleg yang belum memasuki umur 21 tahun, per tanggal 14 sampai 19 Agustus 2008 dicoret namanya dari daftar bacaleg.
“Yang jelas dari ketiga bacaleg yang tidak memenuhi syarat umur tersebut berasal dari tiga parpol. Dari parpol apa saja, saya rasa tidak etis kalau saya sebutkan nama parpolnya,” ucap Amran.
Amran juga mengklarifikasi bahwa jumlah parpol yang terdaftar di KPU Kota Palu, hanya berjumlah 36 parpol, bukannya 38 parpol.“Saya klarifikasi parpol yang terdaftar di Kota Palu hanya sebanyak 36 parpol. Dua parpol yang tidak ada di Kota Palu adalah Partai Serikat Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia (PPNU),” terang ketua KPU.

Lanjut Amran Bakir Nai, KPU telah menyurat ke seluruh parpol, tentang hasil verifikasi awal berkas bacaleg. Surat tersebut berisi kesempatan kepada parpol, untuk memperbaiki dan melengkapi berkas yang tidak memenuhi syarat.

Hasil verifikasi lainnya adalah salah satu parpol hanya memasukan lima nama bacaleg, padahal seharusnya memasukan 13 nama. Bahkan ada salah satu ketua dewan pengurus cabang (DPC) parpol, dari berkas yang masuk hanya foto yang memenuhi syarat.

Selain itu, Amran Bakir Nai menghimbau kepada seluruh parpol untuk memenuhi syarat 30 persen keterwakilan perempuan dalam komposisi bacaleg. Jika parpol tidak mampu memenuhinya, maka berkas akan dikembalikan. Sampai syarat 30 persen keterwakilan perempuan dipenuhi. Jika parpol tetap tidak memenuhi syarat tersebut, maka KPU tetap akan memberi kesempatan kepada parpol untuk memenuhi syarat tersebut sampai batsa waktu yang diberikan.

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Palu, Syahril Alinti, secara umum Partai Hanura tidak mendapat kendala untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan KPU dalam pencalegan.

Menurut Syahril, sejak awal Partai Hanura selalu berkonsultasi dengan KPU, tentang item-item persyaratan. Sehingga item apa yang ditetapkan KPU, dapat dipenuhi dengan maksimal oleh Partai Hanura.

Soal syarat 30 persen keterwakilan perempuan dalam komposisi bacaleg, Syahril mengakui, tidak semua partai bisa memenuhi syarat tersebut. Kecuali partai-partai besar yang memang sudah matang, seperti Partai Golkar, PDIP dan lainya.

Menurut Syahril, meskipun Partai Hanura kesulitan memenuhi syarat tersebut. Bukan berarti Partai Hanura tidak memiliki kader perempuan, yang pantas masuk dalam bacaleg.
“Hanura punya banyak kader perempuan potensial, malahan yang duduk dikepengurusan mencapai 40 persen jumlahnya, hanya saja mereka tidak bersedia untuk dicalonkan dalam pencalegan, tapi mereka menyatakan diri tetap berjuang dan tetap setia sebagai pengurus Partai Hanura,” tegas Syahril. (joko)

Kasus Pemalsuan Tandatangan Kepala BKD, Sekkot Minta Dilapor ke Polisi

PALU - Sekretaris Kota (Sekkot) Palu, Arifin H Lolo, Kamis (28/8) mengatakan, pemalsu tandatangan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palu, Andiwan Pahlawan Bethalembah, tentang surat edaran yang meminta kepala dinas melakukan pendataan honorer utuk dimasukan dalam data base pengangkatan tahun 2009, harus dilaporkan ke kepolisian.
Kata Arifin H Lolo, perbuatan tersangka pemalsu tandatangan tersebut, dapat menurunkan kewibawaan pemerintah. Namun ia mengaku belum mengaku mengetahui hal tersebut. Kepala BKD sendiri hingga saat ini belum melaporkan kejadian tersebut.
“Saya belum tahu. Saya akan panggil dulu kepala BKD. Dan ini harus dilaporkan kepada polisi, sebab bisa menurunkan wibawa pemerintah. Biar polisi yang tangani, dan pasti didapat itu,” tegas Arifin.
Kepala BKD Kota Palu, Andiwan Pahlawan Bethalembah sendiri, sebelumnya mengaku, tidak akan melaporkan hal ini kepada kepolisian.
Kepada wartawan, ia berharap masyarakat sendiri yang akan mengadili pelaku pemalsu tandatangan. “Tidak perlu, saya lapor ke polisi, nanti masyarakat sendiri yang akan mengadilinya, misalkan orang tersebut berjanji akan memasukan dalam Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan imbalan sejumlah uang, kalau ternyata tidak betul?” tegas kepala BKD Andiwan Pahlawan Bethalembah. (joko)

Tidak Hadir Dalam Orientasi, Camat dan Lurah Dapat Sanksi Berat

PALU - Sekretaris Kota Palu (Sekkot) Palu, Arifin H Lolo, Kamis (28/8) mengatakan, kepala kecamatan dan kepala kelurahan yang tidak ikut orientasi akan diberikan sanksi berat.
Hal itu diungkapkan Arifin kepada wartawan, usai memberikan sambutan pembukaan orientasi tugas camat dan lurah se-Kota Palu. Bertempat di Auditorium Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, yang akan diselenggarakan selama dua hari, mulai tanggal 28 hingga 29 Agustus 2008.
Menurut Arifin, orientasi dengan tema, Optimalisasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan dan Penguatan Kelembagaan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Palu ini. Kehadiran lurah dan camat pada orientasi ini sangat penting.
“Kalau ada camat atau lurah tidak hadir pada orientasi ini, bagaimana kebijakan walikota dapat nyambung. Kecuali ada alasan khusus yang sifatnya urgent, seperti camat Palu Utara, dia tidak bisa ikut, tapi ia izin langsung,” tegas Arifin.
Menurut Arifin, tidak hadirnya camat dan lurah dengan alasan jelas dalam orientasi ini. Akan menjadi catatan khusus pada rolling jabatan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 41 mendatang.
“Saya akan laporkan kepada pak wali, saya juga akan sampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palu supaya jadi pertimbangn dalam PP 41 nanti, sanksi terberat ia tidak akan kembali kejabatannya,” tegas Arifin.
Sementara itu menurut Walikota Palu, Haji Rusdy Mastura, yang baru sampai dari luar daerah langsung memberikan sambutan kepada peserta orientasi camat dan lurah tersebut.
Dalam sambutannya, Walikota Rusdy Mastura menekankan kepada lurah, untuk pro-aktif dalam penanganan sampah di Kota Palu. Ia juga minta supaya lurah kreatif dalam menangani sampah, yang sampai hari ini masih belum bisa ditangani dinas kebersihan secara maksimal.
“Saya minta lurah ini berpikir kreatif dalam menangani sampah ini, jangan berhenti berpikir. Kemarin saya dibilang sama orang dari Jakarta. Pak Wali, Kota Palu ini bersih, tapi agak kotor,” kata walikota, disambut gelak tawa peserta. (joko)

Ribuan Honorer Palu Terancam Dicoret

PALU - Ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Palu terancam kehilangan pekerjaan. Mereka tersebar di seluruh dinas dan badan serta kantor, mulai tingkat kelurahan hingga dinas. Mereka juga tak lagi tercatat dalam data base.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Palu, Andiwan Pahlawan Bethalembah, Rabu (27/8) mengatakan, dalam rekruitmen tenaga honorer di seluruh instansi Pemkot, BKD berpegang pada Norma Standar Prosedur (NSP) yang telah ditentukan.
Pernyataan ini untuk menepis beredarnya surat, dengan memalsukan nama dan tanda tangan kepala BKD Pemkot Palu, yang berisi tentang rencana BKD melakukan pendataan tenaga honorer untuk data base tahun 2009.
“Tidak ada itu pendataan data base tenaga honorer untuk dilantik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2009, kalaupun ada pendataan untuk pencabutan Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga honorer,” kata Andiwan.
Hingga saat ini, Andiwan, belum mengatahui siapa pelaku pemalsu tandatangan tersebut, yang sudah beredar sejak 10 hari yang lalu. Namun ia tidak hendak melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian.
“Biar saja, nanti kan masyarakat sendiri yang menghakiminya, misalkan begini ada orang yang menawarkan kepastian sebagai PNS, tapi dengan imbalan sejumlah uang, tapi kalau tidak ditepati, begitu,” ucap Andiwan.
Menurut Andiwan, syarat perekrutan tenaga honorer, harus berdasarkan kebutuhan yang diusulkan kepala dinas dan disahkan walikota. Menurut Andiwan, besarnya jumlah pegawai honorer yang mencapi ribuan jumlahnya. Karena hampir semua kepala dinas dan kepala bagian, mengangkat tenaga honorer masing masing, tanpa memperhitungkan kebutuhan.
“Boleh mengangkat tenaga honorer, tapi harus dia gaji sendiri, tidak boleh dari APBD,” tegas Andiwan.
Ia mengatakan, memang ada program pengadaan tenaga honorer dan CPNS secara nasional. Tapi, pengadaan itu pegawai honorer yang telah masuk dalam data base. Misalkan pada tahun 2007, Pemkot mendapat tambahan PNS dari tenaga honorer sebanyak 100 orang, dan tahun 2008 mendapat 50 orang. Tapi semuanya yang telah masuk dalam data base.
“Saya sudah berulang kali mengatakan, bahwa pengangkatan tenaga honorer itu, telah dikunci mati oleh pemerintah pusat, sejak 30 jumi 2006, jadi pengangkatan tenaga honorer tanpa sepengetahuan kami (BKD dan walikota), itu yang akan kami bersihkan, bisa masuk kembali tapi lewat jalur umum,” tegas Andiwan.
Salah seorang tenaga honorer yang bekerja di bagian umum, di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu sejak 16 bulan lalu, M Muslim, mengaku tidak terkejut dengan rencana BKD Palu. Sebab hal tersebut telah ia ketahui sejak lama, sehingga ia mengaku pasrah dengan hal tersebut.
“Mana-mana saja, mau diapa lagi, saya sudah dengar jika bisa bekerja sebagai tenaga honorer tapi harus dibayar kepala instansi masing-masing. Dan Alhamdulillah selama bekerja gaji saya lancar-lancar saja,” terang Muslim pasrah. (joko)

DLHK Minta Armada Sampah Ditambah

PALU - Pelaksana Tugas Harian (Plt) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palu, Dharma Wangsa, Rabu (27/8) mengatakan, untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas kerja DLHK, dalam menangani persoalan sampah di Kota Palu, harus ada penambahan armada pengangkut sampah.
“Sebagai daerah urban, jumlah penduduk Kota Palu, terus mengalami peningkatan dengan pesat, sehingga angka produksi sampah juga terus meningkat,” kata Dharma Wangsa.
Ditemui Media Alkhairaat, ia mengungkapkan hal tersebut, saat ditanya penyebab masih menumpuknya sampah hampir disemua ruas jalan. Namun Dharma Wangsa menegaskan, persoalan masih terjadinya penumpukan sampah. Disebabkan kekurangan armada, melainkan karena beberapa faktor lainnya.
“20 unit sebenarnya cukup, kalau kondisi kendaraan normal semua, tapi ini kan 90 persen kendaraan sudah dimakan usia, selain itu juga faktor musim hujan yang terus mengguyur Kota Palu, sehingga buruh pengangkut sampah tidak efektif bekerja,” tutur Dharma Wangsa.
Kata Dharma Wangsa, saat ini ia terus mencari format terbaik, untuk mencari sistem yang tepat dalam menangani persoalan sampah. Selain itu ia juga mempelajari sistem manajemen internal DLHK.
Kepala Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan DLHK Kota Palu, Samuel R Toding, juga berharap ada anggaran untuk menambah armada pengangkut sampah, minimal dua unit tiap tahun.
Sebab dari 20 unit yang ada saat ini, untuk sementara ini tinggal 18 unit yang bisa beroperasi, itupun dalam keadaan dipaksa. Dua unit dalam keadaan rusak, yakni nomor lambung 01 dan Nomor lambung 09. Untuk armada nomor lambung 01 saat ini sementara menunggu spare parts- nya.
“Nomor lambung 09 itu kemarin mogok di Jalan Otista, terpaksa ditarik dari sana dalam keadaan muatan penuh,” kata Samuel, sambil menunjuk armada 09.
Kata Samuel, alasan lain pentingnya penmbahan armada pengangkut sampah. Berdasarkan angka asumsi produksi sampah Kota Palu, dalam satu hari mencapai 912 meter kubik. Dan capaian target pengangkutan sampah dalam satu hari, kurang lebih sebesar 86 persen.
“Sebenarnya armada kita cukup, tapi kalau dalam kondisi normal, persoalannya selain faktor umur kendaraan adalah, kesadaran sebagian besar masyarakat yang masih rendah, sering saat petugas kami mengangkut sampah, kendaraan belum pergi dari tempat, ia buang lagi di tempat sama,” kata Samuel.
Menurut Samuel, salah satu konsep yang sedang dipersiapkan DLHK adalah, pemberlakuan jam membuang sampah. Sehingga jam pengangkutan sampah, dapat ditetapkan kepastiannya.
“Misalkan jam membuang sampah dari jam enam malam hingga enam pagi, diluar itu dilarang, sehingga bisa dikontrol, tetapi hal ini tergantung kesadaran dan partisipasi mayarakat sendiri, sebab kebersihan adlah kebutuhan dan tanggung semua pihak, bukan hanya pemerintah,” papar Samuel. (joko)

Masyarakat Kota Palu Belum Sadar IMB

PALU- Kepala Bidang Pengawasan, Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sumardin, Selasa (26/8) mengatakan, sebagian besar masyarakat Kota Palu belum memahami kewajibannya, untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Hal ini ia ungkapkan kepada wartawan, disela-sela kesibukannya bersama sejumlah staf Dinas Tata Ruang Kota Palu, saat melakukan persiapan untuk mengikuti pawai Sulteng Expo, Selasa (26/8). Yang membawa pesan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya mengurus IMB, sebelum mendirikan bangunan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 14 tahun 2000. Dengan moto “IMB Yes, Narkoba No”.
Kata Sumardin, sebagian masyarakat Kota Palu baru mengurus IMB setelah bangunan berdiri. Sehingga, banyak bangunan belum memiliki IMB, utamanya yang berada di pinggir jalan.
“Hampir disemua pinggir jalan, terdapat bangunan yang melanggar aturan, banyak juga yang IMB-nya tidak kami keluarkan, kami tidak berani menganggung resiko hukum dibelakang hari kemudian,” kata Sumardin.
Menurut Sumardin, Dinas Tata Ruang kesulitan untuk menertibakan bangunan yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Perda nomor 14 tahun 2000. sebab dalam perda tersebut, tidak memberikan kewenangan kepada Dinas Tata Ruang Kota, untuk melakukan penertiban hingga pembongkaran.
“Makanya kami targetkan, untuk menyelesaikan revisi pasal-pasal tidak efektif dan menambah satu pasal, yang memberikan kewenangan kepada Dinas Tata Ruang melakukan penertiban dan pembongkaran tahun ini, jangan sampai kita melakukan pembongkaran bangunan yang melanggar peraturan, tapi pemkot di gugat balik sama pemilik bangunan,” kata Sumardin.
Untuk itu, Sumardin menghimbau kepada masyarakat Kota Palu, sebelum melakukan pembangunan. Minimal konsultasi tentang lokasi yang akan dibangun. Ia juga mengatakan, alasan masyarakat mengurus IMB setelah bangunan berdiri, adalah alasan belum punya biaya dan belum mengatahui perda.
Sebelumnya Kepala Bidang (kabid) Hukum Pemkot Palu, Usman Umar, saat ditanya soal revisi Perda nomor 14 tahun 2008 tentang perizinan mendirikan bangunan. Hingga saat ini masih menunggu draft dari Dinas Tata Ruang.
“Tergantung mereka (Dinas Tata Ruang), semakin cepat mengajukan ke bidang hukum, akan semakin cepat pula di bahas,” ujar Usman Umar. (joko)

SK Pemberhentian Suardin Turun

PALU- Kepala Bidang Pemerintahan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Ansyar Sutiadi Rasyid, Senin (25/8) mengatakan, Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), tentang pemberhentian diri Suardin Suebo dari jabatan wakil walikota, sudah sampai ke Pemkot.
“SK pemberhentian pak Suardin sebagai wakil walikota sudah keluar dan sudah kami beritahukan ke pemerintah provinsi sekedar koordinasi saja. SK tersebut juga sudah saya sampaikan kepada pak wali, tapi saya lupa nomor suratnya,” kata Ansyar.
Lanjut Ansyar, selanjutnya pemkot akan mengirim surat kepada Partai Golkar, sebagai pengusung. Untuk meminta dua nama sebagai pengganti posisi Suardin.
“Mungkin besok (hari ini) pemkot akan mengirim surat ke Partai Golkar, supaya mengusulkan dua nama, untuk menggantikan posisi pak Suardin, selanjutnya akan kami sampaikan ke dewan,” kata Ansyar, yang menghubungi Media Alkhairaat melalui telepon.
Sementara itu ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu, yang digadang-gadang calon kuat pengganti Suardin Suebo, sebagai wakil walikota.
Terkait dengan kepergiannya ke Jakarta, bersama Walikota Palu, H Rusdy Mastura, yang diisukan untuk mengambil SK wakil walikota dari Mendagri. Saat dihubungi via pesan singkat ke nomor ponselnya, membantah keras isu tersebut.
Menurut Mulhanan, kepergiannya ke Jakarta bersama dengan walikota, adalah untuk menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI).
“Saya menghadiri sidang paripurna DPD RI yang dihadiri oleh Gubernur, Bupati, Walikota dan ketua DPRD se Indonesia, bukan untuk ngurus SK, bukan urusannya torang itu SK wawali, berita darimana lagi yang nyasar itu,” jawabnya via pesan singkat. (joko)

20 Anak Palu Study Gratis di President University, Kemarin Dilepas Walikota Palu

PALU - Walikota Palu, Rusdy Mastura, Rabu (20/8) mengatakan untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) Sulawesi Tengah yang melimpah ini, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) memadai.
Menurut Walikota, SDM yang dimiliki saat ini
masih sangat lemah
. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu bekerjasama dengan President University memberikan beasiswa gratis bagi 20 orang berprestasi di Kota Palu untuk menlanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi itu.
“Sebenarnya
, Jababeka hanya memberikan jatah 10 orang, tapi setelah saya bernegosiasi dengan pihak President University, mereka bersedia memberikan tambahan 10 orang lagi. Tapi, konskuensinya Pemkot Palu yang menanggung sebagian biayanya,” kata Rusdy Mastura.
Mereka yang sudah lulus seleksi itu, kemarin telah dilepas Walikota
di ruang pertemuan
Sekretariat Pemkot Palu. Mereka ini nantinya, akan mengambil studi pada jurusan teknik industri, informasi teknologi dan acaunting.
Pengirimian mahasiswa ke President University itu, setelah Pemerintah Kota Palu menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Jababeka dan President University pada 8 Mei 2008 lalu. Penandatanganan MoU itu dilakukan di kantor PT Jababeka di Graha Batavia, Jakarta.
Menurut Walikota, kerjasama itu dilakukan, seiring dengan dibangunnya Kawasan Industri Palu, yang nantinya membutuhkan tenaga-tenaga terampil siap pakai. “Makanya, ketika ada tawaran dari President University, kita kemudian menangkapnya sebagai peluang yang baik. Makanya kita kirimlah 20 orang anak kita untuk belajar di sana,” kata Walikota Rusdy Mastura.
Setelah selesai studi, mereka yang mendapatkan beasiswa ini akan kembali lagi ke Palu, dan mereka yang diharapkan dapat bekerja membangun Kawasan Industri Palu. Mereka juga, akan terus mendapatkan pendampingan dari pihak President University melalui program pengabdian kepada masyarakat.
Sedangkan pihak PT Jababeka sendiri, sesuai naskah MoU, mereka akan ikut membangun infrastuktur di kawasan ekonomi, termasuk membangun jaringan pemasaran dengan pihak luar. Saat ini, pasar yang sudah dibidik antara lain, Korea, China, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. “Nah, mereka yang sudah sekolah di President University itulah nanti, yang akan bekerja full untuk menggerakan ini,” tandas Walikota Rusdy Mastura.
(joko)

Kajari Palu Dicatut, Minta Uang ke Kepala Puskesmas Mabelopura

PALU - Aksi pemerasan yang dilakukan orang tak dikenal (OTK) melalui telepon genggam (handphone), mengatasnamakan dua orang petinggi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu, kembali dialami pejabat di jajaran Pemerintah Kota Palu.
Kali ini aksi pemerasan itu dialami Kepala Puskesmas (Kapus) Mabelopura, Agustina RB Allo. Agustina RB Allo kepada Media Alkhairaat, Rabu (20/8) mengatakan, setidaknya lima orang tak dikenal (OT) mengaku aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu, menghubungi handphone (HP) miliknya dan meminta uang puluhan juta rupiah.
“Mereka meminta uang itu kepada saya berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI,”kata Agustina menirukan suara orang yang menepon diirnya.
Dia menyebutkan, hingga saat ini sudah sekitar lima orang menelpon dirinya dan mengaku sebagai Kepala Kejari Palu, Aman Sumantrie dan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Palu, Agustiawan Umar.
Tambah Agus --biasa disapa-- telepon gelap dari OTK ke HP miliknya mulai ramai, sejak tim Kejari Palu melakukan pemeriksaan di Puskesmas Mabelopura beberapa waktu lalu terkait dengan permasalahan yang sedang dialami Puskesmas Mabelopura.
Agustina pun tanpa ragu menunjukkan salah satu nomor yang telah meneleponnya yakni nomor +6285286006787 yang mengatasnamakan sebagai Kasi Pidsus, Agustiawan Umar kepada Media Alkhairaat, dan meminta untuk menghubungi nomor tersebut.
Ketika nomor yang mengaku Agustiawan Umar tersebut dihubungi Media Alkhairaat, dari balik telepon orang tersebut membenarkan keterangan yang diperoleh Media Alkhairaat tersebut, yakni telah meminta sejumlah uang kepada Agustina atas himbauan dari Kejakgung RI, karena kasus yang terjadi di Puskesmas Mabelopura akan segera disodorkan ke Kejakgung.
Setelah beberapa saat bicara dengan Media Alkhairaat, orang tersebut memberikan HP-nya kepada seseorang yang mengaku sebagai Kajari Palu Aman Sumantrie. Senada dengan orang pertama, orang kedua tersebut segera memerintahkan kepada Media Alkhairaat untuk segera menyiapkan uangnya. Bahkan orang yang mengaku sebagai Kajari Palu, Aman Sumantrie juga memberikan nomor Hpnya dengan nomor 0816774627.
“Ya benar, saya minta uang itu. Jadi masalah ini (Kepala Puskesmas Mabelopura) akan segera saya sodorkan ke Kejakgung di Jakarta. Uang itu diminta oleh Kejakgung, jadi sekarang uang itu sama siapa? Anda (Media Alkhairaat) atau sama siapa? Kalau bisa anda hubungi saya lagi, supaya tidak terjadi persepsi macam-macam,” ucap orang tersebut dari balik telepon.
Kasi Pidsus Kejari Palu, Agustiawan Umar yang sedang dalam perjalanan keluar kota bersama dengan Kajari Palu. Saat dikonfirmasi soal permintaan sejumlah uang dari OTK tersebut, membantah keras kasus tersebut.
“Tidak betul itu, memang sudah biasa terjadi hal seperti ini. Banyak orang mengaku sebagai jaksa dalam kasus-kasus seperti ini,” kata Agustiawan Umar.
Dari pantauan Media Alkhairaat, di kantor Walikota Palu, beberapa kali Asisten Pribadi (Aspri) Walikota Palu juga menerima telepon dari OTK yang mengaku sebagai Aman Sumantrie, dengan maksud menanyakan nomor Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu.
“Ini dari Aman, Aman Sumantrie, ada nomor telepon Kadis Kesehatan,” kata salah satu Aspri Walikota yang namanya tidak mau dikorankan menirukan ucapan orang yang mengaku Aman Sumantrie.
Ditempat terpisah, Walikota Palu, Rusdy Mastura, saat dimantai tanggapannya soal kasus ini, meminta media untuk tidak menulis berita yang belum pasti ketetapan hukumnya. Yang berakibat tidak hanya terhadap pembunuhan karakter. Tetapi juga dapat dimanfaatkan orang tidak bertanggung jawab, seperti yang terjadi saat ini.
“Makanya saya minta wartawan tidak menulis berita yang belum ada ketetapan hukumnya. Kapus Mabelopura inikan, diperiksa jaksa saja belum. Tapi ditulis wartawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini kan bisa terjadi pembunuhan karakter. Dan bisa dimanfaatkan orang tidak bertanggung jawab seperti ini,” tegas Walikota. (joko)

20 Pelajar Gratis di President University

PALU - Walikota Palu, Rusdy Mastura, Rabu (20/8) mengatakan untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) Sulawesi Tengah yang melimpah ini, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) memadai.
Menurut Walikota, SDM yang dimiliki saat ini masih sangat lemah. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu bekerjasama dengan President University memberikan beasiswa gratis bagi 20 orang berprestasi di Kota Palu untuk menlanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi itu.
''Sebenarnya, Jababeka hanya memberikan jatah 10 orang, tapi setelah saya bernegosiasi dengan pihak President University, mereka bersedia memberikan tambahan 10 orang lagi. Tapi, konsekuensinya Pemkot Palu yang menanggung sebagian biayanya,'' kata Rusdy Mastura.
Mereka yang sudah lulus seleksi itu, kemarin telah dilepas Walikota di ruang pertemuan Sekretariat Pemkot Palu. Mereka ini nantinya, akan mengambil studi pada jurusan teknik industri, informasi teknologi dan accounting.
Pengiriman mahasiswa ke President University itu, setelah Pemerintah Kota Palu menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Jababeka dan President University pada 8 Mei 2008 lalu. Penandatanganan MoU itu dilakukan di kantor PT Jababeka di Graha Batavia, Jakarta.
Menurut Walikota, kerjasama itu dilakukan seiring dengan dibangunnya Kawasan Industri Palu, yang nantinya membutuhkan tenaga-tenaga terampil siap pakai. ''Makanya, ketika ada tawaran dari President University, kita kemudian menangkapnya sebagai peluang yang baik. Makanya kita kirimlah 20 orang anak kita untuk belajar di sana,'' kata Walikota Rusdy Mastura.
Setelah selesai studi, mereka yang mendapatkan beasiswa ini akan kembali lagi ke Palu, dan mereka yang diharapkan dapat bekerja membangun Kawasan Industri Palu. Mereka juga, akan terus mendapatkan pendampingan dari pihak President University melalui program pengabdian kepada masyarakat.
Sedangkan pihak PT Jababeka sendiri, sesuai naskah MoU, mereka akan ikut membangun infrastuktur di kawasan ekonomi, termasuk membangun jaringan pemasaran dengan pihak luar. Saat ini, pasar yang sudah dibidik antara lain, Korea, China, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. ''Nah, mereka yang sudah sekolah di President University itulah nanti, yang akan bekerja full untuk menggerakkan ini,'' tandas Walikota Rusdy Mastura. (joko)

Sayonara Tinggal Suardin Suebo

PALU – Sayonara Suardin Suebo….!!! Mungkin kalimat itu yang sangat tepat bagi Wakil Walikota Palu, Suardin Suebo, yang memilih maju bertarung di Pilkada Donggala, karena ia tidak dapat lagi kembali menjabat, jika kalah dalam pertarungan itu.
Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu Ansyar Setiyadi Rasyid, mengatakan Suardin Suebo dipastikan tidak bisa kembali menjabat sebagai Wakil Walikota Palu.
Kepastian itu diperoleh, setelah tim dari Pemkot Palu berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor: 188.2/23 02/Sj, Tentang tindak lanjut putusan MK Nomor: 17/ PUU.VI/2008. Surat Keputusan itu ditandatangani Mendagri, tanggal 7 Agustus 2008.
Dalam Surat Keputusan Mendagri tersebut, dalam huruf 2 berbunyi: Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003, tentang SK menyebutkan bahwa putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap, stelah selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
“Dengan demikian, kepala atau wakil kepala daerah yang mendaftarkan diri sebelum tangal 4 Agustus, mereka secara sah dinyatakan mundur. Artinya, Suardin Suebo tak bisa kembali lagi,” jelas Anshar Setyadi kepada Media Alkhairaat, Selasa (19/8).
Walikota Palu, Rusdy Mastura, tidak mempersoalkan status Suardin Suebo yang dipastikan sudah tidak bisa kembali lagi. “Kalau sudah diputuskan tidak bisa kembali, ya mau apa lagi,” katanya.
Hanya saja, Walikota Palu, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Palu itu, menolak mengomentari soal siapa yang akan menggantikan posisi Suardin Suebo.
“Saya belum bisa berkomentar soal siap pengganti Suardin Suebo. Semuanya masih akan diproses lagi,” ujarnya.
Ditempat terpisah, Suardin Suebo menanggapi santai keputusan Mendagri tersebut. “Saya tidak masalah kalau itu aturannya. Karena sejak awal, saya sudah bertekad untuk mundur. Jadi saya legowo saja,” katanya.

MULHANAN WAWALI?

Sementara itu, informasi yang dihimpun Media Alkhairaat menyebutkan, pasca Mulhanan Tombolotutu sudah dipastikan akan diusulkan untuk menggantikan posisi Suardin Suebo sebagai Wakil Walikota Palu mendampingi Rusdy Mastura.
Itu terlihat dari tidak adanya nama Mulhanan Tombolotutu, masuk dalam daftar calon anggota DPRD dari Partai Golkar. Padahal sebelumnya, Ketua DPRD Kota Palu itu sudah dipersiapkan sebagai caleg nomor urut satu untuk daerah pemilihan Palu Selatan.
Tapi, Tony—sapaan akrabnya menolak mengomentari soal itu. Dia mengatakan, semuanya tergantung keputusan partai, dan masih harus melewati beberapa proses lagi. (joko)

Status Agustina Tunggu Pemberitahuan Resmi Jaksa

PALU Meski Kepala Puskesma Mabelopura, dr Agustina Rante telah ditetapkan sebagai tersangka, tapi pihak Pemerintah Kota Palu menyatakan tetap menunggu pemberitahuan resmi dari pihak Kejaksaan Negeri Palu.
Selama ini saya hanya tahu soal status dr Agustina dari koran-koran. Jadi, kita tetap menunggu pemberitahuan resmi dari jaksa,” kata Walikota Palu, Rusdy Mastura kepada Media Alkhairaat, Senin (18/8).Walau begitu, Walikota Palu menyatakan berterima kasih kepada berbagai pihak, yang telah mengungkap adanya dugaan penyelewengan tersebut. Pengungkapan kasus itu, sebagai wujud tanggungjawab bersama untuk penegakan hukum di daerah ini. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Drg Emma Sukmawati mengatakan telah merekomendasikan kepada Walikota Palu, untuk segera menonjobkan dr Agustina Rante sebagai Kepala Puskesmas Mabelopura.Dalam kasus yang sama, dua orang staf Puskesmas Mabelopura, juga bakal menerima sanksi. Keduanya adalah pengelola apotik dan bendahara. Hanya saja, Kepala Dinas Kesehatan menolak menyebut nama kedua orang tersebut.
Hanya saja, sanksi terhadap keduanyanya masih terbilang ringan, karena hanya akan dipindah ke puskesmas lain dan menerima teguran tertulis serta pembinaan.

Sedangkan kepada 33 staf orang yang melakukan aksi tanda-tangan sebagai bentuk mosi tidak percaya, juga akan dikenai sanksi ringan berupa pembinaan, karena dianggap tidak loyal terhadap pimpinan.
Para staf itu melakukan mosi tidak percaya, karena kepemimpinan dr
Agustina Rante
dinilai otoriter, sistem pembukuan tertutup serta penjualan obat untuk keluarga miskin (gakin).
Sebelumnya, K
etua
DPRD Kota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu, mengatakan Pemerintah Kota Palu harus memberikan advokasi hukum kepada Kepala Puskesmas Mabelopura, dr Agustina yang saat ini sedang berurusan dengan masalah hukum.
“Pemkot harus menyiapkan advokasi bagi aparatnya yang sedang menghadapi persoalan hukum, supaya tercipta rasa keadilan bagi pejabatnya,” katanya
kepada Media Alkhairaat, Ahad (17/8). (joko)

KPU: Tidak Ada Toleransi Bagi yang Melanggar

PALU - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, Amran Bakir Nai, mengatakan pihaknya tidak akan memberikan tolerasi waktu bagi bakal calon anggota legislatif, yang terlambat mengembalikan formulir pendaftaran ke KPU.
Kami harus konsisten dengan aturan. Batas akhir pengembalian formulir caleg pada tanggal 19 Agustus pukul 00.00 Wita. Setelah jam itu, kamu akan menutup pintu pagar dan kantor sebagai tanda tidak lagi menerima pendaftaran. Tidak ada toleransi,” tegas Amran Bakir Nai.
Menurut
Amran
Bakir Nai, pendaftaran yang sudah dimulai sejak tanggal 14 hingga 19 Agustus 2008. Setelah itu, akan dibentuk tim khusus untuk meneliti semua kelengkapan berkas persyaratan hingga 7 September nanti. “Setelah itu, KPU akan melakukan verifikasi berkas, sekaligus memberikan waktu bagi kepada caleg untuk melengkapi kekurangan,” katanya.
Tahapan selanjutnya, kata Amran Bakir Nai, pada 9 September
KPU akan menyampaikan hasil verifikasi perbaikan berkas. Dan tanggal 10 hingga 16 September, kembali memberikan kesempatan kelengkapan berkas. Serta kesempatan untuk mengganti caleg yang tidak sesuai persyaratan. Tanggal 11 hingga 19 September, KPU menyampaikan hasil perbaikan verifikasi.
Masih menurut Amran, tanggal 12 hingga 26 September penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Bacaleg. Kemudian dari tanggal 26 September hingga 9 Oktober, pengumuman DCS
, sekaligus tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap para bakal calon anggota legislatif ini.
“Tanggapan maupun masyarakat, bisa dari siapa saja. Asalkan jelas identitasnya dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dapat melalui media mupun langsung ke KPU,” ujarnya.

Tanggal 10 hingga 14 Oktober, waktu bagi bacaleg untuk memberikan klarifikasi
terhadap masukan dan tanggapan dari masyarakat. Kemudian tanggal 11-21 Oktober, KPU akan mengumunkan pengganti bacaleg. Dan tanggal 12 hingga 24 Oktober penyampaian pengganti DCS.
Tanggal 13
- 30 Oktober, penyusunan caleg tetap Kota Palu. Terakhir, 31 Oktober pengumuman daftar calon tetap anggota dewan kota secra nasional. “Kami menghimbau kepada bacaleg untuk menggunakan secara efektif. Waktu yang diberikan,” katanya. (joko)

Pemkot Diminta Lunasi Hutang Mall Tatura

PALU- Ketua DPRD Kota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu, mengatakan, sebaiknya Pemerintah Kota (Pemkot) Palu segera melunasi seluruh hutang Mall Tatura kepada pihak bank.
Kalau semua Mall Tatura sudah dilunasi, maka akan ada pemasukan ke kas daerah,” kata Mulhanan Tombolotutu kepada Media Alkhairaat, Senin (18/8).
Menurut Tony-sapaan akrab Kata Mulhanan
Tombolotutu, untuk membayar hutang Mall Tatura, Pemkot Palu dapat mengusahakan dana dari program-program lain. Termasuk menghentikan sementara program dinas-dinas yang tidak signifikan.
“Lunasi saja dulu hutangnya, selesai kan? Kalau perlu program-program yang tidak terlalu signifikan dicancel saja dulu, supaya pemasukan ke kas daerah jelas,”
katanya.
Walikota Palu, Rusdy Mstura menyatakan setuju melunasi hutang tersebut. Meski begitu, tetap membutuhkan
persetujuan
DPRD.Hutang kepada pihak bank akan kita bayar, tapi harus kita bicarakan dulu dengan DPRD, karena ini uang rakyat,” katanya.
Terkait saran
Ketua dewan, untuk mengcancel anggaran program yang tidak signifikan, Walikota Palu menegaskan, akan melakukan pembicaraan dengan dewan. Walikota beralasan belum menghitung pemasukan dan pengeluaran yang riil dari Mall Tatura. (joko)

Jumat, 15 Agustus 2008

Walikota: Manajemen Sekolah Lemah

PALU - Walikota Palu Rusdy Mastura mengatakan, terjaringnya puluhan siswa yang berkeliaran pada jam belajar di tempat umum oleh aparat satuan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) Kota Palu akibat lemahnya pengelolaan manajemen sekolah.
''Kalau ada pelajar yang terjaring razia pada jam-jam belajar, itu artinya manajemen sekolah yang dipertanyakan, kalau tidak ada kegiatan dalam kelas mau apa siswa,'' katanya Senin (11/8).
Menurut Walikota, secara umum kualitas pengelolaan sekolah masih terdapat banyak persoalan. Namun persoalan itu tidak bisa diselesaikan dengan serta merta. Tapi, harus dengan bertahap tapi pasti. Serta komitmen seluruh elemen untuk merubah keadaan ini.
“Kondisi inilah yang ingin saya ubah. Tapi tidak bisa sendirian. Harus menjadi komitmen kita bersama untuk merubahnya, saya hanya memulai perubahan itu,” ujarnya.
Pada dasarnya walikota mendukung razia pelajar yang berkeliaran di tempat umum pada jam-jam belajar. Menurutnya, hal itu untuk meningkatkan kedisiplinan, tidak hanya bagi siswa, melainkan juga kepada pengelola sekolah untuk lebih memperbaiki kulitas manajemen.
Kepal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Palu, Triyono mengatakan dari delapan siswa tersebut, enam siswa diantaranya duduk di kelas satu, dua orang lainnya dari kelas dua.
Kata Triyono, setelah dicek kepada masing-masing guru kelasnya, delapan siswa tersebut belum masuk ke kelas. Tapi sudah sempat masuk ke lingkungan sekolah.
Menurut Triyono, dengan adanya kasus terjaringnya delapan siswanya. Ia akan lebih meningkatkan pembinaan terhadap siswanya. Pembinaan juga akan lebih ditingkatkan terhadap para guru.
''Saya juga akan memperketat pengawasan, dalam hal ini yang dilaksanakan pihak keamanan sekolah. Termasuk proses perijinan keluar masuk lingkungan sekolah,'' ucapnya.
Triyono menolak penilaian, sejumlah siswanya akibat lemahnya manajemen di sekolahnya. Ia berdalih, dengan jumlah siswa yang mencapai 1.600 orang pelajar. Tidak mungkin bisa diawasi seluruhnya secara intens.
''Jumlah itu kan tidak mencapai dua persen dari keseluruhannya. Ini kan hanya kejadian insidentil,'' dalihnya.
Triyono menambahkan, secara umum mendukung razia pelajar oleh Satpol-PP. Tapi harus dilakukan dengan konsisten. ''Akan lebih baik jika razia tidak ganya dilakukan terhadap pelajar. Tapi juga kepada pemilik rental PS, untuk tidak menerima pengunjung siswa pada jam belajar.
''Pemahaman juga harus diberikan kepada pemilik rental PS untuk menolak pengunjung pelajar pada jam belajar. Selain itu tempat-tempat umum, seperti warnet juga harus dihimbau untuk tidak menerima pengunjung pelajar pada jam belajar,'' harapnya. (joko)

DLHK Butuh Tambahan Kontainer

PALU - Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kota Palu, Dharma Wangsa, selaku Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palu, Selasa (12/8) mengatakan, selain pembenahan sistem administrasi di DLHK yang telah kebobolan dana opersional sebesar Rp1,3 miliar, saat ini dibutuhkan berbagai fasilitas untuk mengoptimalkan penanganan sampah. DLHK memerlukan berbagai fasilitas tambahan.
''Saya akan menganggarkan kontainer sampah terbuka dan amrol supaya masyarakat langsung membuang sampah ke dalam kontainer. Dengan begitu pengangkatan sampah dapat lebih efisien waktu dan tenaga,'' paparnya.
Menurut Dharma Wangsa, kendaraan pengangkut sampah dalam kondisi normal. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Bobby Wowor. Yang sebelumnya selalu mengatakan dari 20 unit kendaraan pengangkut sampah yang ada, hanya empat unit dalam kondisi baik.
''Seluruh kendaraan dapat beroperasi dengan baik. Bahkan enam titik tumpukan sampah di wilayah Palu Barat. Sudah saya instruksikan untuk diangkut secepatnya,'' ujarnya.
Salah satu upaya, kata Dharma Wangsa, untuk mencegah pemalsuan laporan retase angkut sampah ditempatkan pengawas pada masing masing kendaraan. Secara umum ia mengaku belum ada kendala dalam penanganan sampah. ''Hanya soal bahan bakar saja yang memang beberapa hari ini agak sulit,'' katanya.
Kepada masyarakat, Dharma berharap untuk tidak membuang sampah sembarang tempat. Sehingga menyulitkan petugas kebersihan, saat hendak mengangkat.
''Inikan juga menunjukan kesadaran masyarakat masih rendah. Seharusnya ia membuang sampah di tempat sampah. Jadi saya berharap masyarakat untuk sama-sama mengerti,'' ujarnya.
Mohammad Rifai, warga Palu Barat mengeluhkan tumpukan sampah di Jalan Sungai Lariang. Sampah tersebut sudah lebih satu minggu tidak diangkut.
''Saya rasa kalau hanya warga di sini, tumpukan sampah tidak akan sepanjang ini. Saya lihat warga sekitar Jalan Sungai Lariang, di sini juga buang sampahnya,'' katanya. (joko)

Walikota Minta Ekonomi Pro Rakyat

PALU - Walikota Palu Rusdy Mastura mengatakan, ekonomi kerakyatan bukan sekedar komitmen politik untuk mengubah kecenderungan sistem ekonomi yang membela kaum pengusaha besar menjadi ekonomi yang membela rakyat.
''Perubahan hendaknya dilaksanakan, dengan benar-benar memberi perhatian perhatian utama kepada rakyat kecil. Melalui program-program operasional yang nyata. Dan mampu merangsang kegiatan ekonomi produktif di tingkat rakyat sekaligus memupuk jiwa enterpreneurship (kewirausahaan),'' katanya, Selasa (12/8).
Hal itu diungkapkan Rusdy saat menutup program perluasan kesempatan dan pengembangan kesempatan kerja padat karya produktif dan infrastruktur di lokasi penggaraman Kelurahan Talise.
Menurut Rusdy, secara umum kemiskinan merupakan nasional. Akibat krisis ekonomi serta krisis sosial yang dialami bangsa Indonesia, tapi hal itu tidak boleh menjadi belenggu untuk menuju perubahan.
''Kemandirian masing-masing diri, untuk mau mengembangkan kemampuan dan menggalai potensi pribadi. Sehingga menjadi kreatif dan inovatif dalam menciptakan lapangan kerja sendiri. Pada akhirnya kita tidak tergantung pada ekonomi orang lain,'' harapnya.
Walikota juga berharap, masyarakat Petani Garam Talise bisa menjaga setiap bantuan dari pemerintah. Ia juga berharap masyarakat untuk menjaga dan melestarikan wilayah sepanjang pantai Teluk Palu sehingga dapat menajdi obyek wisata kebanggaan daerah ini.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil (Nakerdukcapil) Kota Palu, Burhanudin Maragau mengatakan salah satu masalah serius secara nasional di negara kita adalah besarnya angka Ketenagakerjaan yang tinggi, tapi lapangan kerja terbatas. Akibatnya, penganggur semakin meningkat.
Ditambahkan lagi, rendahnya kemampuan dan tingkat pendidikan sebagian pengangguran tersebut. Sehingga menimbulkan berbagai gejala sosial berdampak terciptanya kondisi dan stabilitas dari pusat sampai ke daerah-daerah.
Menyahuti kondisi ini, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Nakerdukcapil Kota Palu setiap tahun melakukan berbagai kegiatan penciptaan lapangan kerja berbasis Terapan Teknologi Tepat Guna, Program Padat Karya Produktif dan Pelatihan Tenaga Kerja Profesional serta penciptaan wirausaha baru.
Mencermati masalah tersebut diatas, fokus kegiatan Padat Karya Tahun Anggaran 2008 akan dilaksanakan Talise Palu Timur dengan diawali survei studi kelayakan dan potensi.
''Diharapkan hasil survei ini akan berdampak positif dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Lebih khususnya para petani penggaraman Talise,'' ucapnya. (joko)

DLHK Selalu Menolak Diperiksa Inspektorat

PALU - Kepala Inspektorat Palu, Asri mengatakan, sebelum kasus dugaan penyelewengan dana operasional yang terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palu sebesar Rp1,3 miliar diungkap satuan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sulteng, kasus itu sudah pernah diperiksa inspektorat. Namun mereka selalu menolak.
Hal ini seperti yang ia katakan kepada Media Alkhairaat saat ditanya penyebab ketidak mampuan inspektorat mengungkap kasus ini sehingga menimbulkan pertanyaan di masyarakat tentang kinerja inspektorat. Padahal inspekstorat memiliki kewenangan untuk memantau menajemen dinas.
Kata Asri, DLHK tidak pernah memberikan data yang valid kepada petugasnya. Setiap kali inspektorat hendak dilakukan pemeriksaan di DLHK, mereka cenderung tertutup dan tidak kooperatif dengan petugasnya.
''Misalnya saat kami hendak menginventarisir jumlah tenaga honor pengangkut sampah, mereka selau menolak. Dengan alasan mengganggu kerja. Jadi mau bagaimana, status kami kan sama-sama SKPD,'' kilahnya, Rabu (13/8).
Menurut Asri, secara umum pemeriksaan SKPD meliputi tiga bidang. Pertama soal Tugas Pokok dan Fungsi, pengelolaan keuangan, Sumberdaya Manusia, serta tata laksana. Dari beberapa bidang tersebut, DLHK tidak pernah memberikan informasi dan data yang valid.
Asri juga sepakat, kewenangan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap SKPD terbatas. Saat ditanya perluasan kewenangan memeriksa, menurut Asri kewenangan sudah sesuai aturan yang ditetapkan.
''Mau minta kemana lagi, aturannya sudah begitu, tapi dengan kejadian ini inspektorat akan lebih ketat lagi dalam melakukan pemerikasaan rutin kepada SKPD,'' tuturnya.
Menurut Sekretaris Kota (Sekkot) Arifin H Lolo, kejadian di DLHK harus menjadi pelajaran bagi dinas lain. Supaya lebih tertib lagi dalam mengelola keuangan dan manajemen secara keseluruhan.
Kepala dinas harus sudah merubah pola pikir (main set). Seluruh pejabat harus paham benar dengan hak dan kewajibannya. Pejabat adalah pelayan bagi masyarakat. Sebagaimana dengan janji dan sumpahnya sewaktu hendak diangkat sebagai pegawai negeri.
''Kalau mau tidak mendapat masalah seperti yang terjadi diDLHK. Maka kepala dinas harus berubah, lebih bagus lagi dalam mangatur keuangan. Kuncinya adalah displin. Itu saja yang harus jadi dasar seorang pejabat pemerintahan,'' tegasnya. (joko)

Soal Klaim Tanah Sekolah, Pemkot Bentuk Tim Peneliti

PALU - Asisten Tata Praja Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Hary Wahyudi Supono mengatakan, maraknya tuntutan pembayaran ganti rugi lokasi sekolah oleh warga yang mengaku sebagai ahli waris kepemilikan atas tanah langsung disikapi dengan membentuk tim peneliti status kepemilikan tanah sekolah.
''Tim itu bertugas untuk menelusuri status tanah sekolah. Kami akan melakukan pendataan, pokoknya semua diinventarisir. Kebetulan saya sendiri ketua tim itu,'' ucapnya Rabu (13/8).
Soal kasus SDN 2 Tanamodindi, kata Hary, Pemkot tidak memberikan batas waktu kepada yang mengklaim. Syuhada dan keluarganya, yang sempat menyegel pintu gerbang SDN 2 Tanamodindi untuk membuktikan status kepemilikan tanah.
“Tidak ada batas waktu, yang penting Syuhada bisa membuktikan kepemilikan tanah itu dalam bentuk sertifikat. Pemkot akan bayar. Itu saja,'' ujarnya.
Kata Hary, meski secara tidak tegas menyebutkan klaim dan tuntutan ganti rugi tanah oleh warga, seharusnya Dinas Pendidikan (Disdik) yang paling bertanggung jawab untuk melakukan sertifikasi tanah lokasi sekolah.
''Seharusnya dinas-dinas sudah melakukan pendataan. Yang akan menjadi dasar pemerintah untuk melakukan sertifikasi aset pemerintah tersebut,'' katanya.
Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Arifin H Lolo mengatakan, khusus untuk kasus SDN 2 Tanamodindi sudah tertangani. Saat ini lurah setempat sudah ditugaskan untuk melakukan penelusuran asal-asul kepemilikan lahan. Termasuk status lahan sewaktu hendak dimulai pembangunan sekolah.
''Kami rencanakan untuk memulai tahun depan, namun secara bertahap. Sebab ini menyangkut pendanaan,'' ucapnya.
Menyikapi kasus penyegelan sekolah, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Palu Hamzah Rudji, menegaskan itu menjadi tanggungjawab bidang pemerintahan. Meski demikian, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan seluruh kepala sekolah. untuk membahas status sekolah secara keseluruhan, yakni berjumlah 308 sekolah negeri dan swasta. (joko)

Sampah tak Terangkut, Walikota Minta Maaf

PALU - Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota (Infokom) Muhammad Ramli, Kamis (14/8) mengatakan, walikota minta maaf kepada masyarakat Kota Palu atas penumpukan sampah di berbagai sudut Kota Palu.
Kata Ramli, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palu dalam menangani persoalan sampah mengalami kendala, termasuk solar yang belakangan ini langka.
Ramli juga menyampaikan hasil kerja DLHK Dalam menangani sampah selama tiga hari terakhir. Dari 20 unit kendaraan pengangkut sampah yang ada semua beroperasi dengan volume hasil kerja masing-masing kendaraan sebanyak tujuh retase. ''Jumlah volume sampah yang bisa diangkut selama 3 hari terakhir dari yang ditargetkan tujuh kali 20 truk kali 3 hari sebanyak 240 truck,” kata Ramli.
Ia mengakui, pengangkutan tumpukan sampah di berbagai sudut kota. Hanya terkendala kelangkaan BBM solar. Sebab seluruh armada pengangkut sampah bisa beroperasi.
''Semua armada bisa beroperasi, kira-kira ada enam titik tumpukan sampah di wilayah Palu Barat. Sudah saya perintahkan untuk diangkut. Kalaupun ada masalah paling cuma soal solar, yang memang agak sulit akhir-akhir ini,'' ucapnya. (joko)

Pegawai Mau Aman, Bekerja Enjoy Sesuai Aturan

PALU- Sekretaris Kota (Sekot) Palu, Arifin H Lolo, Kamis (14/8) mengatakan, status Pegawai Negeri Sipil (PNS). Merupakan peluang besar, yang tidak terdapat ditempat kerja lain. Namun peluang itu dapat berubah menjadi ancaman. Jika tidak diemban sesuai dengan aturan.
“Kalau pegamai mau selamat, harus bekerja dengan enjoy, tapi tetap berdasarkan aturan yang berlaku,” katanya.
Demikian ia katakan, menganggapi rencana razia PNS yang berkeliaran ditempat tempat umum. Yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Palu.
Secara umum, Arifin mendukung rencana Satpol-PP. Merazia PNS yang kedapatan berada ditempat-tempat umum, pada jam-jam kerja. Tapi, karena belum tentu yang berada ditempat-tempat umum adalah PNS dilingkungan Pemkot. Menurutnya, lebih tepat jika razia dilakukan oleh Satpol-PP provinsi.
Menurut Arifin, PNS merupakan abdi negara dan pengabdi masyarakat. Yang bertugas memenuhi harapan masyarakat. Melalui program-progam yang ditetapkan oleh masing-masing dinas.
Kepala Dinas (Kadis) Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) Pemerintah Kota (pemkot) Palu, Ajenkris mengatakan, akhir bulan ini gabungan Satpol-PP Kota dan Provinsi akan melakukan razia. Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkeliaran di tempat-tempat umum.
Kata Ajenkris, razia gabungan Pol-PP yang akan dilaksanakan akhir bulan ini. baru pretama kalinya dilakukan di Kota Palu maupun di Sulawesi Tengah (Sulteng) pada umumnya.
Menurut Ajenkris, Kota Palu merupakan ibukota provinsi. Sehingga jika ada PNS yang berkeliaran ditempat umum. Seperti pusat perbelanjaan, pasar maupun fasilitas umum lainnya. Belum tentu berstatus sebagai pegawai pada lingkungan Pemkot Palu. Pembinaan pegawai yang terjaring razia, nantinya akan diserahkan kepada kepala dinas masing-masing.
“Itulah alasannya, kenapa kami menggagas razia PNS gabungan dengan Pol-PP Kota dan Provinsi. Ini merupakan kesepakatan baru di Sulteng,” ucapnya.
Ajenkris mengatakan, beberapa kantor dinas Kabupaten Donggala. Yang saat ini masih berada di wilayah Kota Palu. Juga menjadi pertimbangan, jika ada PNS yang berkeliaran di tempat umum. Merupakan pegawai pada lingkungan Pemkot Palu.
Ia menghimbau, seluruh pegawai yang keluar dari kantornya. Harus membawa surat tugas atau surat izin dari kepala dinasnya masing-masing. Sehingga tidak akan mendapat kesulitan jika bertemu dengan razia Pol-PP.
Ajenkris menambahkan, bulan ramadhan razia tetap akan dilakukan. Tapi tidak seintens bulan-bulan biasa.
“Soalnya ibu-ibu kan harus pergi ke pasar, untuk belanja keperluan buka puasa. Jadi banyak toleransilah,” ucapnya. (joko)

Ramadhan, Pedagang Miras akan Dirazia

PALU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Amiludin Haludin mengatakan, dalam rangka menghormati datangnya bulan suci Ramadhan Tahun Hijriah 1429 penjualan minuman keras (miras) harus dirazia.
Kata Amiludin, pada jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palu yang memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban atau razia adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP).
“Tapi sebelum melakukan penertiban atau razia, harus dilakukan sosialsisasi terlebih dahulu. Jika sudah tiga kali peringatan, tetap tidak diindahkan maka sudah harus ditegasi,” katanya, Kamis (14/8).
Di tempat terpisah, Kepala Dinas (Kadis) Satpol-PP dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Palu, Ajenkris mengatakan, menjelang datangnya bulan suci Ramadhan ini pihaknya sudah menyusun rencana untuk melakukan razia pedagang miras.
Namun ia enggan mengungkapkan tempat-tempat yang bakal menjadi target razia. Termasuk juga kapan kepastian pelaksanaan razia. “Nanti kalau sudah akan dilakukan kami beritahu,” ucapnya.
Namun ia mengakui, kemajemukan penduduk Kota Palu dari segi agama cukup sulit untuk melakukan penertiban penjualan miras. Menurutnya saat ini pihaknya telah mengantongi Beberapa kios yang melakukan penjualan miras tanpa izin dan bebas.
Kendala lainnya, kata Ajenkris, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya razia pedagang Miras selalu bocor. Dugaan kuat bocornya razia berasal dari dalam personil Satpol-PP sendiri. “Susah dibuktikan, padahal sebelum razia semua HandPhone anggota sudah dikumpul. Bahkan belum pernah ada pemberitahuan sebelumnya,” ungkapnya.
Ajenkris juga mengatakan, dalam waktu dekat ini akan menghimbau seluruh rumah makan dan tempat-tempat hiburan malam untuk mengatur jam-jam membuka usahanya.
Menurut Ajenkris, warung makan ataupun tempat hiburan tidak bisa dilarang membuka usahanya karena tidak semua warga Kota Palu ini muslim.
Tapi pemilik warung dan tempat hiburan malam akan diberikan tenggang waktu tertentu membuka usahanya. Selanjutnya, jika melanggar akan diberikan teguran hingga sanksi. Tapi bentuk sanksinya belum bisa ditentukan.
“Soalnya warga kita kan tidak semuannya muslim, bahkan banyak juga yang muslim tapi tidak berpuasa. Jadi warung makan itu tidak bisa tutup total. Kalau tempat hiburan boleh tetap buka, mungkin jam 11 ke atas,” paparnya. (joko)