Anggur, siapa yang tak kenal dengan buah yang dikenal akan kesegaran rasa dan warnanya. Tidaklah berlebihan jika sastrawan menjadikan buah Anggur menjadi simbol kenikmatan dunia, dan musisi dangdut kenamaan, Meggy Zakaria membahasakan anggur sebadai sesuatu yang melenakan kita perasaan, dengan lirik lagunya berjudul Anggur Merah.
Ternyata, Kota Palu yang dikenal cuacanya yang panas menyengat justru jadi daerah yang disukai tanaman anggur, hal ini dibuktikan pengakuan beberapa warga yang masih mempertahankan anggur di halaman dan kebun mereka.
Ketua RT II/RW I kelurahan Boyaoge kecamatan, Arfan menuturkan, sekitar tahun 1982-1985 tiap hampir semua halaman rumah dan kebun warga kelurahan memiliki tanaman buah anggur, namun akibat keterbatasan pengetahuan bercocok buah anggur, awal tahun 1990-an akibat pemakaian pupuk secara berlebihan, tanaman anggur mereka mengalami over dosis, mengalami penurunan produktifitas besar-besaran dan mati.
Pada era pemerintahan gubernur Aziz Lamadjido, warga dihimbau untuk untuk kembali menggalakan penanaman anggur, selain memberikan bantuan berupa bibit gubernur pada waktu itu juga memberikan bantuan berupa penyuluhan.
Namun tidak mendapat respon baik dari warga, salah satu alasannya ketidaksabaran warga menunggu masa panen yang membutuhkan waktu minimal selama satu tahun.
Menurut Arfan hingga saat ini Pemerintah Kota Palu dalam hal dinas pertanian dan perkebunan, masih berusaha mendekati warga untuk kembali mengalakkan buah anggur.
Beberapa warga yang masih mempertahankan Tanaman buah anggur, mengaku tidak kesulitan untuk merawat sehari-hari, tanaman anggur juga berfungsi untuk penghijauan dan pelindung halaman rumah.
Secara ekonomis tanaman buah anggur dapat menjadi investasi jangka panjang, didukung kecocokan dengan cuaca panas Kota Palu, juga tahan terhadap serangan hama.
Arfan mengaku per pohonnya, jika dirawat dengan baik, hasil buahnya antara dua puluh hingga tiga puluh kilogram, yang harganya antara limabelas hingga Rp20 ribu perkilogram.
Melihat kuantitas pohon dan peluang pasar yang terus berkembang, apalagi pasca dibukanya Mall Tatura, saat ini kebutuhan anggur warga kota Palu belum bisa terpenuhi.
Saat ini, Arfan dan beberapa rekannya sesama petani anggur yang masih memiliki puluhan pohon anggur, mengaku kewalahan memenuhi kebutuhan pasar di Kota Palu, ia mersa bersyukur masih memiliki puluhan pohon anggur, sebab dapat sebagai penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, apalagi harga barang kebutuhan sehari-hari yang terus naik ini. “Alhamdulillah, meskipun butuh waktu cukup lama minimal empat bulan dari bunga hingga masak buahnya, tapi sangat membantu menambah penghasilan,” ungkap Arfan.
Anton, warga jalan Bakuku yang juga masih memiliki puluhan pohon anggur, berharap pemerintah dapat membantu petani anggur untuk membuat terobosan dengan mengolah anggur menjadi barang jadi seperti bahan jadi minuman segar, dengan begitu hasil penjualan juga lebih besar. “Lebih bagus lagi kalau petani di fasilitasi dengan tehnologi pengolahan anggur menjadi bahan jadi, salah satunya menjadi minuman segar,” harapnya.
Seorang penikmat anggur, Hasna mengatakan keunggulan anggur Boyaoge adalah ukuran buahnya yang besar-besar, “Dulu kelurahan Boyaoge dipenuhi pohon anggur, sekarang sudah sangat kurang,’’ ungkapnya.(joko)
Senin, 11 Agustus 2008
Walikota: Manajemen Sekolah Lemah
PALU - Walikota Palu Rusdy Mastura mengatakan, terjaringnya puluhan siswa yang berkeliaran pada jam belajar di tempat umum oleh aparat satuan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) Kota Palu akibat lemahnya pengelolaan manajemen sekolah.
''Kalau ada pelajar yang terjaring razia pada jam-jam belajar, itu artinya manajemen sekolah yang dipertanyakan, kalau tidak ada kegiatan dalam kelas mau apa siswa,'' katanya Senin (11/8).
Menurut Walikota, secara umum kualitas pengelolaan sekolah masih terdapat banyak persoalan. Namun persoalan itu tidak bisa diselesaikan dengan serta merta. Tapi, harus dengan bertahap tapi pasti. Serta komitmen seluruh elemen untuk merubah keadaan ini.
“Kondisi inilah yang ingin saya ubah. Tapi tidak bisa sendirian. Harus menjadi komitmen kita bersama untuk merubahnya, saya hanya memulai perubahan itu,” ujarnya.
Pada dasarnya walikota mendukung razia pelajar yang berkeliaran di tempat umum pada jam-jam belajar. Menurutnya, hal itu untuk meningkatkan kedisiplinan, tidak hanya bagi siswa, melainkan juga kepada pengelola sekolah untuk lebih memperbaiki kulitas manajemen.
Kepal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Palu, Triyono mengatakan dari delapan siswa tersebut, enam siswa diantaranya duduk di kelas satu, dua orang lainnya dari kelas dua.
Kata Triyono, setelah dicek kepada masing-masing guru kelasnya, delapan siswa tersebut belum masuk ke kelas. Tapi sudah sempat masuk ke lingkungan sekolah.
Menurut Triyono, dengan adanya kasus terjaringnya delapan siswanya. Ia akan lebih meningkatkan pembinaan terhadap siswanya. Pembinaan juga akan lebih ditingkatkan terhadap para guru.
''Saya juga akan memperketat pengawasan, dalam hal ini yang dilaksanakan pihak keamanan sekolah. Termasuk proses perijinan keluar masuk lingkungan sekolah,'' ucapnya.
Triyono menolak penilaian, sejumlah siswanya akibat lemahnya manajemen di sekolahnya. Ia berdalih, dengan jumlah siswa yang mencapai 1.600 orang pelajar. Tidak mungkin bisa diawasi seluruhnya secara intens.
''Jumlah itu kan tidak mencapai dua persen dari keseluruhannya. Ini kan hanya kejadian insidentil,'' dalihnya.
Triyono menambahkan, secara umum mendukung razia pelajar oleh Satpol-PP. Tapi harus dilakukan dengan konsisten. ''Akan lebih baik jika razia tidak ganya dilakukan terhadap pelajar. Tapi juga kepada pemilik rental PS, untuk tidak menerima pengunjung siswa pada jam belajar.
''Pemahaman juga harus diberikan kepada pemilik rental PS untuk menolak pengunjung pelajar pada jam belajar. Selain itu tempat-tempat umum, seperti warnet juga harus dihimbau untuk tidak menerima pengunjung pelajar pada jam belajar,'' harapnya. (joko)
''Kalau ada pelajar yang terjaring razia pada jam-jam belajar, itu artinya manajemen sekolah yang dipertanyakan, kalau tidak ada kegiatan dalam kelas mau apa siswa,'' katanya Senin (11/8).
Menurut Walikota, secara umum kualitas pengelolaan sekolah masih terdapat banyak persoalan. Namun persoalan itu tidak bisa diselesaikan dengan serta merta. Tapi, harus dengan bertahap tapi pasti. Serta komitmen seluruh elemen untuk merubah keadaan ini.
“Kondisi inilah yang ingin saya ubah. Tapi tidak bisa sendirian. Harus menjadi komitmen kita bersama untuk merubahnya, saya hanya memulai perubahan itu,” ujarnya.
Pada dasarnya walikota mendukung razia pelajar yang berkeliaran di tempat umum pada jam-jam belajar. Menurutnya, hal itu untuk meningkatkan kedisiplinan, tidak hanya bagi siswa, melainkan juga kepada pengelola sekolah untuk lebih memperbaiki kulitas manajemen.
Kepal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Palu, Triyono mengatakan dari delapan siswa tersebut, enam siswa diantaranya duduk di kelas satu, dua orang lainnya dari kelas dua.
Kata Triyono, setelah dicek kepada masing-masing guru kelasnya, delapan siswa tersebut belum masuk ke kelas. Tapi sudah sempat masuk ke lingkungan sekolah.
Menurut Triyono, dengan adanya kasus terjaringnya delapan siswanya. Ia akan lebih meningkatkan pembinaan terhadap siswanya. Pembinaan juga akan lebih ditingkatkan terhadap para guru.
''Saya juga akan memperketat pengawasan, dalam hal ini yang dilaksanakan pihak keamanan sekolah. Termasuk proses perijinan keluar masuk lingkungan sekolah,'' ucapnya.
Triyono menolak penilaian, sejumlah siswanya akibat lemahnya manajemen di sekolahnya. Ia berdalih, dengan jumlah siswa yang mencapai 1.600 orang pelajar. Tidak mungkin bisa diawasi seluruhnya secara intens.
''Jumlah itu kan tidak mencapai dua persen dari keseluruhannya. Ini kan hanya kejadian insidentil,'' dalihnya.
Triyono menambahkan, secara umum mendukung razia pelajar oleh Satpol-PP. Tapi harus dilakukan dengan konsisten. ''Akan lebih baik jika razia tidak ganya dilakukan terhadap pelajar. Tapi juga kepada pemilik rental PS, untuk tidak menerima pengunjung siswa pada jam belajar.
''Pemahaman juga harus diberikan kepada pemilik rental PS untuk menolak pengunjung pelajar pada jam belajar. Selain itu tempat-tempat umum, seperti warnet juga harus dihimbau untuk tidak menerima pengunjung pelajar pada jam belajar,'' harapnya. (joko)
Main PS, 10 Siswa Terjaring Razia
PALU - Kepala Dinas (Kadis) Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) Kota Palu, Ajenkris mengatakan, puluhan siswa tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU) terjaring operasi Satuan Pol-PP saat sedang main play station (PS).
“Kami langsung memanggil kepala sekolah masing-masing siswa yang terjaring, dari SMK 3 kepala sekolahnya sendiri yang menjemput siswanya,” katanya, Senin (11/8) .
Menurut Ajenkris, kesepuluh siswa tersebut terjaring razia aparatnya di sebuah rental PS di Jalan Nusa Indah. Setelah dilakukan identifikasi, delapan siswa tercatat sebagai siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Palu. Satu siswa berstatus sebagai pelajar kelas III SMA Swadaya, bernama Syahril Arif.
Menurut Ajenkris, ada satu orang siswa lagi yang sudah lima bulan dikeluarkan dari SMK Swadaya. Namun masih tetap menggunakan seragam sekolahnya. “Saya lupa namanya, tadi dijemput saudaranya,” ucapnya.
Ajenkris menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan razia terhadap pelajar yang berkeliaran pada jam-jam sekolah. Ia berharap orang tua dan masyarakat umum. Jika melihat siswa yang berkeliaran ditempat umum, untuk melaporkan kepada Satpol-PP.
Salah seorang siswa yang terjaring razia Pol-PP, Syahril Arif kepada Media Alkhairaat, mengaku baru kali ini berada di luar lingkungan sekolah pada jam-jam belajar.
Syahril mengatakan, meskipun ia mengaku salah. Menurutnya siswa yang berkeliaran diluar lingkungan sekolah pada jam belajar. Tidak bisa beralasan karena tidak ada kegiatan di kelas atau tidak ada guru.
“Kalau saya beralasan karena jam kosong itu jelas tidak bisa, karena kewajiban dan sesuai peraturan siswa harus berada didalam lingkungan sekolah pada jam-jam belajar, meskipun tidak ada guru dikelas,” dalihnya.
Saat dimintai saran dan masukannya kepada pelajar lain yang belum pernah terjaring razia Pol-PP, Syahril mengatakan kemampuan siswa tidak bisa diukur dengan pengalaman pernah atau tidaknya terjaring razia Pol-PP.
''Menurut saya dengan pengalaman saya sekarang ini, tidak bisa menjadi tolok ukur kualitas dan kemampuan siswa di sekolah, meskipun saya tidak pernah mendapat rangking di kelas,'' kilahnya.
Manajemen Lemah
Walikota Palu Rusdy Mastura mengatakan, terjaringnya puluhan siswa yang berkeliaran pada jam belajar di tempat umum oleh aparat satuan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) Kota Palu akibat lemahnya pengelolaan manajemen sekolah.
''Kalau ada pelajar yang terjaring razia pada jam-jam belajar, itu artinya manajemen sekolah yang dipertanyakan, kalau tidak ada kegiatan dalam kelas mau apa siswa,'' katanya Senin (11/8).
Menurut Walikota, secara umum kualitas pengelolaan sekolah masih terdapat banyak persoalan. Namun persoalan itu tidak bisa diselesaikan dengan serta merta. Tapi, harus dengan bertahap tapi pasti. Serta komitmen seluruh elemen untuk merubah keadaan ini.
“Kondisi inilah yang ingin saya ubah. Tapi tidak bisa sendirian. Harus menjadi komitmen kita bersama untuk merubahnya, saya hanya memulai perubahan itu,” ujarnya. (joko)
“Kami langsung memanggil kepala sekolah masing-masing siswa yang terjaring, dari SMK 3 kepala sekolahnya sendiri yang menjemput siswanya,” katanya, Senin (11/8) .
Menurut Ajenkris, kesepuluh siswa tersebut terjaring razia aparatnya di sebuah rental PS di Jalan Nusa Indah. Setelah dilakukan identifikasi, delapan siswa tercatat sebagai siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Palu. Satu siswa berstatus sebagai pelajar kelas III SMA Swadaya, bernama Syahril Arif.
Menurut Ajenkris, ada satu orang siswa lagi yang sudah lima bulan dikeluarkan dari SMK Swadaya. Namun masih tetap menggunakan seragam sekolahnya. “Saya lupa namanya, tadi dijemput saudaranya,” ucapnya.
Ajenkris menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan razia terhadap pelajar yang berkeliaran pada jam-jam sekolah. Ia berharap orang tua dan masyarakat umum. Jika melihat siswa yang berkeliaran ditempat umum, untuk melaporkan kepada Satpol-PP.
Salah seorang siswa yang terjaring razia Pol-PP, Syahril Arif kepada Media Alkhairaat, mengaku baru kali ini berada di luar lingkungan sekolah pada jam-jam belajar.
Syahril mengatakan, meskipun ia mengaku salah. Menurutnya siswa yang berkeliaran diluar lingkungan sekolah pada jam belajar. Tidak bisa beralasan karena tidak ada kegiatan di kelas atau tidak ada guru.
“Kalau saya beralasan karena jam kosong itu jelas tidak bisa, karena kewajiban dan sesuai peraturan siswa harus berada didalam lingkungan sekolah pada jam-jam belajar, meskipun tidak ada guru dikelas,” dalihnya.
Saat dimintai saran dan masukannya kepada pelajar lain yang belum pernah terjaring razia Pol-PP, Syahril mengatakan kemampuan siswa tidak bisa diukur dengan pengalaman pernah atau tidaknya terjaring razia Pol-PP.
''Menurut saya dengan pengalaman saya sekarang ini, tidak bisa menjadi tolok ukur kualitas dan kemampuan siswa di sekolah, meskipun saya tidak pernah mendapat rangking di kelas,'' kilahnya.
Manajemen Lemah
Walikota Palu Rusdy Mastura mengatakan, terjaringnya puluhan siswa yang berkeliaran pada jam belajar di tempat umum oleh aparat satuan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) Kota Palu akibat lemahnya pengelolaan manajemen sekolah.
''Kalau ada pelajar yang terjaring razia pada jam-jam belajar, itu artinya manajemen sekolah yang dipertanyakan, kalau tidak ada kegiatan dalam kelas mau apa siswa,'' katanya Senin (11/8).
Menurut Walikota, secara umum kualitas pengelolaan sekolah masih terdapat banyak persoalan. Namun persoalan itu tidak bisa diselesaikan dengan serta merta. Tapi, harus dengan bertahap tapi pasti. Serta komitmen seluruh elemen untuk merubah keadaan ini.
“Kondisi inilah yang ingin saya ubah. Tapi tidak bisa sendirian. Harus menjadi komitmen kita bersama untuk merubahnya, saya hanya memulai perubahan itu,” ujarnya. (joko)
Pemkot Siap Ganti Rugi Tanah SDN Tanamodindi
PALU - Sekretaris Kota (Sekkot) Palu, Arifin H Lolo mengatakan, terkait penyegelan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tanamodindi yang terletak di Jalan Veteran oleh sejumlah warga yang mengaku sebagai ahli waris lokasi SD tersebut, langsung menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah kepala bagian terkait.
“Saya sudah menghubungi asisten I, Kepala Bagian (kabag) Pemerintahan, Kabag Hukum serta kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Nanti jam dua kami akan lakukan rapat,” katanya, Senin (11/8).
Beberapa waktu sebelumnya, beberapa orang yang mengaku sebagai ahli waris terhadap tanah tempat sekolah itu dibangun sejak tahun 1960-an. Mereka juga datang ke kantor walikota, menuntut pemayaran ganti rugi tanah.
Walikota Palu Rusdy Mastura saat menerima warga tersebut langsung menyerahkan penanganan kasus ini, kepada Sekkot Palu.
Usai pertemuan, Asisten I Bidang Tata Praja Pemkot Palu, Hary Wahyudi saat dihubungi mengatakan hasil dari pertemuan tersebut diperoleh disepakati pembayaran ganti rugi tanah sesuai tuntutan warga yang mengaku sebagai ahli waris tanah. Tetapi sebelumnya harus dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tanah.
“Intinya, dari pertemuan tadi (kemarin), Pemkot akan membayar ganti rugi tanah jika warga yang menuntut bisa membuktikan status tanah dengan sertifikat,” ucap Hary.
Menurut Hary, hubungan beberapa orang yang mengaku sebagai ahli waris tersebut dengan pemilik sah, sebagai cucu dan keponakan.
“Pemilik sahnya sudah lama meninggal mereka itu sudah cucu-cucu dan kemenakannya. Makanya mereka harus mampu membuktikannya dengan sertifikat,” ujarnya.
Hary juga membantah, isu yang mengatakan beberapa warga tersebut melakukan aksi penyegelan sekolah. Sekolah itu sudah ditinjau langsung. “Tidak ada penyegelan, tadi kita sudah ke sana,” tuturnya. (joko)
“Saya sudah menghubungi asisten I, Kepala Bagian (kabag) Pemerintahan, Kabag Hukum serta kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Nanti jam dua kami akan lakukan rapat,” katanya, Senin (11/8).
Beberapa waktu sebelumnya, beberapa orang yang mengaku sebagai ahli waris terhadap tanah tempat sekolah itu dibangun sejak tahun 1960-an. Mereka juga datang ke kantor walikota, menuntut pemayaran ganti rugi tanah.
Walikota Palu Rusdy Mastura saat menerima warga tersebut langsung menyerahkan penanganan kasus ini, kepada Sekkot Palu.
Usai pertemuan, Asisten I Bidang Tata Praja Pemkot Palu, Hary Wahyudi saat dihubungi mengatakan hasil dari pertemuan tersebut diperoleh disepakati pembayaran ganti rugi tanah sesuai tuntutan warga yang mengaku sebagai ahli waris tanah. Tetapi sebelumnya harus dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tanah.
“Intinya, dari pertemuan tadi (kemarin), Pemkot akan membayar ganti rugi tanah jika warga yang menuntut bisa membuktikan status tanah dengan sertifikat,” ucap Hary.
Menurut Hary, hubungan beberapa orang yang mengaku sebagai ahli waris tersebut dengan pemilik sah, sebagai cucu dan keponakan.
“Pemilik sahnya sudah lama meninggal mereka itu sudah cucu-cucu dan kemenakannya. Makanya mereka harus mampu membuktikannya dengan sertifikat,” ujarnya.
Hary juga membantah, isu yang mengatakan beberapa warga tersebut melakukan aksi penyegelan sekolah. Sekolah itu sudah ditinjau langsung. “Tidak ada penyegelan, tadi kita sudah ke sana,” tuturnya. (joko)
Status Suardin Suebo, Belum Ada Kepastian Mendagri
PALU - Walikota Palu Rusdy Mastura mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI) tentang kepala daerah tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) belum ada kejelasan dari Menteri Dalam Negeri status tentang Suardin Suebo yang telah mengundurkan diri secara resmi beberapa waktu lalu.
''Sampai sekarang belum ada jawaban dari Mendagri. Yang jelas kita masih terus konsultasi dengan Mendagri. Kalau kembali Alhamdulillah, supaya beliau dapat meneruskan tugasnya kembali disini, dan kita tidak pusing lagi memikirkan proses penggantinya,'' katanya.
Kata walikota, jika memang Suardin tidak berhasil dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Donggala, berdasarkan surat keputusan MK RI, maka akan kembali dilakukan rapat paripurna dengan dewan Untuk membahas posisi Suardin.
''Karena pengunduran diri Pak Suardin diputuskan melalui rapat paripurna dewan. Nanti ya dibahas lagi pada rapat paripurna sambil menunggu jawaban Mendagri, ucapnya.
Walikota juga tidak mempersoalkan soal dua nama yang telah disiapkan sebagai pengganti Suardin sebagai wakil walikota. Meskipun dua nama tersebut juga telah dikirim ke Mendagri. Namun ia menolak menyebutkan dua nama tersebut, yang salah satunya adalah ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu.
''Tidak masalah itu, kalau memang aturannya begitu, soal nama itu kan kamu orang wartawan yang sudah gadang-gadang duluan, si ini si itu,'' tuturnya.
Menurut ketua DPRD Kota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu, menurutnya keputusan MK RI tidak jadi masalah. Meskipun status Suardin sudah diputus melalui rapat dewan. Berdasarkan jawaban Mendagri terhadap pengunduran diri Suardin.
''Kalau saya Alhamdulillah jika beliau kembali, soalnya setengah mati kita baku tahan dengan pak wali, supaya beliau selesaikan dulu tugasnya di Kota Palu,'' ucapnya.
Suardin Suebo sendiri, saat dihubungi via telepon genggamnya terkait keputusan MK ini. Kepada Media Alkhairaat, ia juga mengatakan hal yang sama. Statusnnya sebagai Wakil Walikota Palu tergantung dengan Mendagri.
''Ya, saya menunggu keputusan Mendagri, kalau tidak masalah, tidak kembali juga tidak masalah,'' katanya.
Suardin menambahkan, posisinya kedepan nanti dua hasil keputusan. Pertama jika menang dalam Pilkada Donggala berarti benar benar meninggalkan Kota Palu. Kedua adalah surat jawaban Mendagri, apakah jika kalah masih bisa kembali mendampingi Rusdy Mastura berdasarkan keputusan MK RI. (joko)
''Sampai sekarang belum ada jawaban dari Mendagri. Yang jelas kita masih terus konsultasi dengan Mendagri. Kalau kembali Alhamdulillah, supaya beliau dapat meneruskan tugasnya kembali disini, dan kita tidak pusing lagi memikirkan proses penggantinya,'' katanya.
Kata walikota, jika memang Suardin tidak berhasil dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Donggala, berdasarkan surat keputusan MK RI, maka akan kembali dilakukan rapat paripurna dengan dewan Untuk membahas posisi Suardin.
''Karena pengunduran diri Pak Suardin diputuskan melalui rapat paripurna dewan. Nanti ya dibahas lagi pada rapat paripurna sambil menunggu jawaban Mendagri, ucapnya.
Walikota juga tidak mempersoalkan soal dua nama yang telah disiapkan sebagai pengganti Suardin sebagai wakil walikota. Meskipun dua nama tersebut juga telah dikirim ke Mendagri. Namun ia menolak menyebutkan dua nama tersebut, yang salah satunya adalah ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu.
''Tidak masalah itu, kalau memang aturannya begitu, soal nama itu kan kamu orang wartawan yang sudah gadang-gadang duluan, si ini si itu,'' tuturnya.
Menurut ketua DPRD Kota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu, menurutnya keputusan MK RI tidak jadi masalah. Meskipun status Suardin sudah diputus melalui rapat dewan. Berdasarkan jawaban Mendagri terhadap pengunduran diri Suardin.
''Kalau saya Alhamdulillah jika beliau kembali, soalnya setengah mati kita baku tahan dengan pak wali, supaya beliau selesaikan dulu tugasnya di Kota Palu,'' ucapnya.
Suardin Suebo sendiri, saat dihubungi via telepon genggamnya terkait keputusan MK ini. Kepada Media Alkhairaat, ia juga mengatakan hal yang sama. Statusnnya sebagai Wakil Walikota Palu tergantung dengan Mendagri.
''Ya, saya menunggu keputusan Mendagri, kalau tidak masalah, tidak kembali juga tidak masalah,'' katanya.
Suardin menambahkan, posisinya kedepan nanti dua hasil keputusan. Pertama jika menang dalam Pilkada Donggala berarti benar benar meninggalkan Kota Palu. Kedua adalah surat jawaban Mendagri, apakah jika kalah masih bisa kembali mendampingi Rusdy Mastura berdasarkan keputusan MK RI. (joko)
Terkait Dugaan Korupsi DLHK, Pengganti Wowor Segera Dilantik
PALU - Pelantikan pejabat pengganti Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Kebersihan (DLHK) Kota Palu Bobby Wowor akan dilakukan September mendatang. Wowor diganti setelah status tersangka telah ditetapkan tim penyidik Satuan Tindak Pidana KOrupsi Polda Sulawesi Tengah dalam dugaan korupsi Rp1,3 miiar dana bahan bakar dan honor tenaga angkut.
Hal itu ditegaskan Walikota Palu, Rusdy Mastura, akhir pekan lalu. Pelantikan pejabat baru itu sekaligus menerapkan peraturan yang baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 41. ''Ya, salah satu faktor pelantikan pejabat baru adalah kasus DLHK itu,'' katanya.
Kata Rusdy Mastura, keputusan percepatan pelantikan tersebut menyusul keputusannya menonaktifkan Kepala Dinas (Kadis) DLHK, Bobby Wowor. Setelah kasus dugaan penyelewengan dana operasional DLHK tersebut mencuat. ''Supaya dia konsentrasi menyelesaikan persoalan itu dengan aparat hukum. Untuk sementara kegiatan di DLHK, saya serahkan kepada asisten II,'' katanya.
Rusdy Mastura mengatakan, pelantikan yang sedianya dilaksanakan pada pertengahan Desember jadi dipercepat.
Ketua DPRD Kota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu mengatakan, terungkapnya kasus di DLHK membawa hikmah yang positif. ''Terungkapnya dugaan korupsi di DLHK itu menjadi peringatan bagi dinas lain untuk lebih bagus lagi sistem pengelolaan keuangannya. Saya imbau bagi dinas lain, supaya lebih bagus lagi dalam mengelola keuangannya,'' ucapnya.
Saat dimintai pendapatnya, untuk memperketat sistem pengelolaan keuangan pada dian lain. Mulhanan menolak berkomentar, sebab sudah ada lembaga yang memiliki fungsi pengawasan. Seperti Badan Pengawas Daerah (Bawasda), inspektorat serta Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP).
''Semua memiliki hak untuk menghimbau. Supaya pengelolaan keuangan lebih diperketat pengawasannya,'' katanya.
Menurt Mulhanan, terungkapnya dugaan penyelewengan di DLHK sebagai bukti lembaga-lembaga pengawas berjalan dengan baik. ''Ini artinya fungsi lembaga-lembaga sudah berjalan semakin bagus,'' ujarnya. (joko)
Hal itu ditegaskan Walikota Palu, Rusdy Mastura, akhir pekan lalu. Pelantikan pejabat baru itu sekaligus menerapkan peraturan yang baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 41. ''Ya, salah satu faktor pelantikan pejabat baru adalah kasus DLHK itu,'' katanya.
Kata Rusdy Mastura, keputusan percepatan pelantikan tersebut menyusul keputusannya menonaktifkan Kepala Dinas (Kadis) DLHK, Bobby Wowor. Setelah kasus dugaan penyelewengan dana operasional DLHK tersebut mencuat. ''Supaya dia konsentrasi menyelesaikan persoalan itu dengan aparat hukum. Untuk sementara kegiatan di DLHK, saya serahkan kepada asisten II,'' katanya.
Rusdy Mastura mengatakan, pelantikan yang sedianya dilaksanakan pada pertengahan Desember jadi dipercepat.
Ketua DPRD Kota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu mengatakan, terungkapnya kasus di DLHK membawa hikmah yang positif. ''Terungkapnya dugaan korupsi di DLHK itu menjadi peringatan bagi dinas lain untuk lebih bagus lagi sistem pengelolaan keuangannya. Saya imbau bagi dinas lain, supaya lebih bagus lagi dalam mengelola keuangannya,'' ucapnya.
Saat dimintai pendapatnya, untuk memperketat sistem pengelolaan keuangan pada dian lain. Mulhanan menolak berkomentar, sebab sudah ada lembaga yang memiliki fungsi pengawasan. Seperti Badan Pengawas Daerah (Bawasda), inspektorat serta Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP).
''Semua memiliki hak untuk menghimbau. Supaya pengelolaan keuangan lebih diperketat pengawasannya,'' katanya.
Menurt Mulhanan, terungkapnya dugaan penyelewengan di DLHK sebagai bukti lembaga-lembaga pengawas berjalan dengan baik. ''Ini artinya fungsi lembaga-lembaga sudah berjalan semakin bagus,'' ujarnya. (joko)
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan
