Soal Klaim Tanah Sekolah, Pemkot Bentuk Tim Peneliti

PALU - Asisten Tata Praja Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Hary Wahyudi Supono mengatakan, maraknya tuntutan pembayaran ganti rugi lokasi sekolah oleh warga yang mengaku sebagai ahli waris kepemilikan atas tanah langsung disikapi dengan membentuk tim peneliti status kepemilikan tanah sekolah.
''Tim itu bertugas untuk menelusuri status tanah sekolah. Kami akan melakukan pendataan, pokoknya semua diinventarisir. Kebetulan saya sendiri ketua tim itu,'' ucapnya Rabu (13/8).
Soal kasus SDN 2 Tanamodindi, kata Hary, Pemkot tidak memberikan batas waktu kepada yang mengklaim. Syuhada dan keluarganya, yang sempat menyegel pintu gerbang SDN 2 Tanamodindi untuk membuktikan status kepemilikan tanah.
“Tidak ada batas waktu, yang penting Syuhada bisa membuktikan kepemilikan tanah itu dalam bentuk sertifikat. Pemkot akan bayar. Itu saja,'' ujarnya.
Kata Hary, meski secara tidak tegas menyebutkan klaim dan tuntutan ganti rugi tanah oleh warga, seharusnya Dinas Pendidikan (Disdik) yang paling bertanggung jawab untuk melakukan sertifikasi tanah lokasi sekolah.
''Seharusnya dinas-dinas sudah melakukan pendataan. Yang akan menjadi dasar pemerintah untuk melakukan sertifikasi aset pemerintah tersebut,'' katanya.
Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Arifin H Lolo mengatakan, khusus untuk kasus SDN 2 Tanamodindi sudah tertangani. Saat ini lurah setempat sudah ditugaskan untuk melakukan penelusuran asal-asul kepemilikan lahan. Termasuk status lahan sewaktu hendak dimulai pembangunan sekolah.
''Kami rencanakan untuk memulai tahun depan, namun secara bertahap. Sebab ini menyangkut pendanaan,'' ucapnya.
Menyikapi kasus penyegelan sekolah, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Palu Hamzah Rudji, menegaskan itu menjadi tanggungjawab bidang pemerintahan. Meski demikian, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan seluruh kepala sekolah. untuk membahas status sekolah secara keseluruhan, yakni berjumlah 308 sekolah negeri dan swasta. (joko)