PALU- Rencana pemerintah Kota Palu untuk membangun pasar tradisional dengan konsep modern, ternyata tidak sepenuhnya disetujui masyarakat Kelurahan Tavanjuka. Pasalnya, tanah tersebut adalah lahan yang digunakan warga sebagai sarana olahraga, yaitu lapangan sepak bola.
Tokoh masyarakat Kelurahan Tavanjuka, Rahman Laba (50), Ahad (7/9) kepada Media Alkhairaat mengatakan, lapangan yang akan dibangun pasar tradisional oleh pemkot itu, bukan aset Pemkot Palu, melainkan milik masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan adanya sertifikat kemilikan tanah, yang secara sengaja atas nama kelurahan dan bukan atas nama orang per orang.
“Puluhan tahun sejak tahun 1987, saya urus tanah ini untuk sarana olah raga warga Tavanjuka. Jadi dulu itu atas kesadaran semua warga kami bahu-membahu membuat lapangan sepak bola ini, karena milik banyak orang, kami sepakat membuat sertifikat atas nama kelurahan,”paparnya.
Menurut Rahman, pemkot sendiri hingga saat ini belum pernah melakukan sosialisasi rencana pembangunan pasar tersebut. Sebab, lanjut Rahman, jika pemkot memaksakan kehendaknya untuk membangun pasar, tanpa koordinasi dengan masyarakat, akan berakibat munculnya perlawanan dari masyarakat.
“Masyarakat akan menerimanya, dengan syarat pemkot memberikan pengganti lapangan sepakbola untuk kami,’’ ujar Rahman.
Untuk memperjelas masalah lahan tersebut, sejumlah tokoh masyarakat Tavanjuka berencana akan menemui pemerintah Kota Palu.
“Saya akan temua Kadis Perindagkop itu, saya akan temui walikota. Saya tarik telinganya Cudi kalau tidak mau badengar,” kata Rahman.
Menurut keterangan warga setempat, Irwan (35), masyarakat Kelurahan Tavanjuka sempat baru mengatahui rencana pembangunan pasar tersebut, dari pemberitaan di koran.
“Usai shalat Jum’at kemarin, imam masjid mengumumkan di pengeras suara, memberitahukan kalau akan dibangun pasar di lapangan ini. Dari situ kami tahu, kalau saya lihat mereka akan meminta ganti rugi tanah itu, soalnya tanah itu kan milik warga,” katanya.
Masyarakat Kelurahan Tavanjuka tidak bermaksud akan menghalangi rencana pembangunan pasar trandisional modern itu. Namun, warga itu hanya meminta kejelasan soal tanah masyarakat yang juga menjadi sarana olahraga itu, dengan cara menggantinya dengan lokasi lain.(joko)
Kamis, 11 September 2008
Minggu, 07 September 2008
RT dan Kelurahan Dilibatkan Soal Sampah
PALU- Penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Palu kedepan akan diserahkan kepada pihak RT dan Kelurahan. Hal ini dilakukan untk melibatkan masyarakat secara aktif terhadap kebersihan dilingkungan masing-masing.
“Menurut saya serahkan saja pengelolaan kepada masyarakat, koordinasi melalui RT dan RW, kalau perlu penarikan retribusi serahkan juga. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) hanya mengangkut dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhirm (TPA), tapi dari rumah atau lorong ke TPS, itu tanggung jawab masyarakat,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu.
Mulhanan menyebutkan, untuk kebersihan jalan-jalan utama atau jalan protokol, tetap menjadi tanggung jawab DLHK.
Dia menambahkan, yang menjadi problem di masyarakat saat ini adalah, pemahaman masyarakat bahwa dengan membayar retribusi, sampah harus di angkut dari rumah warga. Jika pemahaman masyarakat seperti itu, kata Mulhanan, seharusnya retribusi bukan lagi Rp2500, tapi Rp 25 ribu.
Mulhanan mengatakan, pengadaan armada pengangkut sampah merupakan kebijakan kolektif, namun ia berjanji akan mendorong untuk penambahan armada pengangkut sampah.
Dia mengatakan, penambahan armada sampah, merupakan salah satu solusi penangan sampah. Tapi bukan satu-satunya solusi penyelesaian persoalan sampah. Namun yang penting harus dibenahi adalah, sistem kerja dan manajemen.
“Biar ditambah berapapun, persoalan sampah tidak akan dapat selesai, dan ini menyangkut anggaran juga. Bagaimana kerja dengan armada yang terbatas, maka sistem dan manajemen kerja yang harus dibenahi,” ujar Mulhanan.
Sebelumnya Walikota Palu, Rusdy Mastura, dalam orientasi camat dan lurah se-Kota Palu juga menghimbau kepada camat terutama lurah. Untuk kreatif dalam berpartisipasi dalam penanganan sampah ini. (joko)
“Menurut saya serahkan saja pengelolaan kepada masyarakat, koordinasi melalui RT dan RW, kalau perlu penarikan retribusi serahkan juga. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) hanya mengangkut dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhirm (TPA), tapi dari rumah atau lorong ke TPS, itu tanggung jawab masyarakat,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu.
Mulhanan menyebutkan, untuk kebersihan jalan-jalan utama atau jalan protokol, tetap menjadi tanggung jawab DLHK.
Dia menambahkan, yang menjadi problem di masyarakat saat ini adalah, pemahaman masyarakat bahwa dengan membayar retribusi, sampah harus di angkut dari rumah warga. Jika pemahaman masyarakat seperti itu, kata Mulhanan, seharusnya retribusi bukan lagi Rp2500, tapi Rp 25 ribu.
Mulhanan mengatakan, pengadaan armada pengangkut sampah merupakan kebijakan kolektif, namun ia berjanji akan mendorong untuk penambahan armada pengangkut sampah.
Dia mengatakan, penambahan armada sampah, merupakan salah satu solusi penangan sampah. Tapi bukan satu-satunya solusi penyelesaian persoalan sampah. Namun yang penting harus dibenahi adalah, sistem kerja dan manajemen.
“Biar ditambah berapapun, persoalan sampah tidak akan dapat selesai, dan ini menyangkut anggaran juga. Bagaimana kerja dengan armada yang terbatas, maka sistem dan manajemen kerja yang harus dibenahi,” ujar Mulhanan.
Sebelumnya Walikota Palu, Rusdy Mastura, dalam orientasi camat dan lurah se-Kota Palu juga menghimbau kepada camat terutama lurah. Untuk kreatif dalam berpartisipasi dalam penanganan sampah ini. (joko)
Pemkot Buka Pendaftaran CPNS
PALU- Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Andiwan Pahlawan Bethalembah baru-baru ini mengatakan, September ini akan ada seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Palu. .
Menurut Andiwan, soal jumlah CPNS yang akan diterima hingga saat ini belum diketahui karena belum ada keterangan resmi dari pemerintah pusat. Namun gambaran yang diberikan pendaftaran dibuka untuk sekitar 600 CPNS.
“Berapa pastinya quota yang diberikan oleh pemerintah pusat belum tahu, tahun 2007 lalu saja yang mendaftar 2000 orang lebih, ternyata yang di ACC pusat cuma 6 orang. Berapa nanti yang mendaftar kita buka saja,” katanya.
Dia mengatakan, formasi yang akan diterima, minimal jenjang pendidikan Diploma 1 hingga hingga Strata 1. Sedangkan untuk jenjang Strata 2 keatas tidak ada. Selain karena minim, saat ini yang telah menyelesaikan Strata 2 sebagaian besar sudah berstatus pegawai.
“Minimal D1, soalnya bagi yang lulusan SMA sudah terakomodir sebagai pegawai honorer,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekot) Palu, Arifin H Lolo, saat dimintai keterangannya tentang hal ini mengaku belum mengetahui informasi ini. Namun berdasarkan jumalah yang akan diterima berdasrkan formasi penerimaan pada bulan April dan Oktober.
“Saya belum tahu kalau ada surat masuk tentang hal ini, soalnya belum ada laporan. Nanti saya tanyakan duklu ke kepala BKD,” katanya. (joko)
Menurut Andiwan, soal jumlah CPNS yang akan diterima hingga saat ini belum diketahui karena belum ada keterangan resmi dari pemerintah pusat. Namun gambaran yang diberikan pendaftaran dibuka untuk sekitar 600 CPNS.
“Berapa pastinya quota yang diberikan oleh pemerintah pusat belum tahu, tahun 2007 lalu saja yang mendaftar 2000 orang lebih, ternyata yang di ACC pusat cuma 6 orang. Berapa nanti yang mendaftar kita buka saja,” katanya.
Dia mengatakan, formasi yang akan diterima, minimal jenjang pendidikan Diploma 1 hingga hingga Strata 1. Sedangkan untuk jenjang Strata 2 keatas tidak ada. Selain karena minim, saat ini yang telah menyelesaikan Strata 2 sebagaian besar sudah berstatus pegawai.
“Minimal D1, soalnya bagi yang lulusan SMA sudah terakomodir sebagai pegawai honorer,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekot) Palu, Arifin H Lolo, saat dimintai keterangannya tentang hal ini mengaku belum mengetahui informasi ini. Namun berdasarkan jumalah yang akan diterima berdasrkan formasi penerimaan pada bulan April dan Oktober.
“Saya belum tahu kalau ada surat masuk tentang hal ini, soalnya belum ada laporan. Nanti saya tanyakan duklu ke kepala BKD,” katanya. (joko)
Pemkot Buka Pendaftaran CPNS
PALU- Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Andiwan Pahlawan Bethalembah baru-baru ini mengatakan, September ini akan ada seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Palu. .
Menurut Andiwan, soal jumlah CPNS yang akan diterima hingga saat ini belum diketahui karena belum ada keterangan resmi dari pemerintah pusat. Namun gambaran yang diberikan pendaftaran dibuka untuk sekitar 600 CPNS.
“Berapa pastinya quota yang diberikan oleh pemerintah pusat belum tahu, tahun 2007 lalu saja yang mendaftar 2000 orang lebih, ternyata yang di ACC pusat cuma 6 orang. Berapa nanti yang mendaftar kita buka saja,” katanya.
Dia mengatakan, formasi yang akan diterima, minimal jenjang pendidikan Diploma 1 hingga hingga Strata 1. Sedangkan untuk jenjang Strata 2 keatas tidak ada. Selain karena minim, saat ini yang telah menyelesaikan Strata 2 sebagaian besar sudah berstatus pegawai.
“Minimal D1, soalnya bagi yang lulusan SMA sudah terakomodir sebagai pegawai honorer,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekot) Palu, Arifin H Lolo, saat dimintai keterangannya tentang hal ini mengaku belum mengetahui informasi ini. Namun berdasarkan jumalah yang akan diterima berdasrkan formasi penerimaan pada bulan April dan Oktober.
“Saya belum tahu kalau ada surat masuk tentang hal ini, soalnya belum ada laporan. Nanti saya tanyakan duklu ke kepala BKD,” katanya. (joko)
Menurut Andiwan, soal jumlah CPNS yang akan diterima hingga saat ini belum diketahui karena belum ada keterangan resmi dari pemerintah pusat. Namun gambaran yang diberikan pendaftaran dibuka untuk sekitar 600 CPNS.
“Berapa pastinya quota yang diberikan oleh pemerintah pusat belum tahu, tahun 2007 lalu saja yang mendaftar 2000 orang lebih, ternyata yang di ACC pusat cuma 6 orang. Berapa nanti yang mendaftar kita buka saja,” katanya.
Dia mengatakan, formasi yang akan diterima, minimal jenjang pendidikan Diploma 1 hingga hingga Strata 1. Sedangkan untuk jenjang Strata 2 keatas tidak ada. Selain karena minim, saat ini yang telah menyelesaikan Strata 2 sebagaian besar sudah berstatus pegawai.
“Minimal D1, soalnya bagi yang lulusan SMA sudah terakomodir sebagai pegawai honorer,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekot) Palu, Arifin H Lolo, saat dimintai keterangannya tentang hal ini mengaku belum mengetahui informasi ini. Namun berdasarkan jumalah yang akan diterima berdasrkan formasi penerimaan pada bulan April dan Oktober.
“Saya belum tahu kalau ada surat masuk tentang hal ini, soalnya belum ada laporan. Nanti saya tanyakan duklu ke kepala BKD,” katanya. (joko)
Pelantikan Wawali Sebelum Lebaran
PALU- Pelantikan Walikota Palu, pengganti Suardi Suebo rencananya akan dilakukan sebelum hari raya Idul Fitri.
Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Ansyar Sutiadi Rasyid, kepada Media Alkhairaat, Senin (1/9) mengatakan, Pemkot telah mengirim surat ke dewan, untuk menyampaikan perihal dua nama sebagai pengganti Wakil Walikota yang telah diajukan Partai Golkar Kota Palu.
“Sudah, hari ini (kemarin,red) sudah dikirim ke dewan,” kata Ansyar.
Menurut dia, dua nama yang diajukan itu selanjutnya akan digodok DPRD Kota Palu, untuk menentukan siap yang bakal menduduki posisi Wawali pasca ditinggalkan Suardi Suebo.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu, mengatakan, pelantikan wakil wali (wawali) Kota Palu yang baru ditargetkan sebelum hari raya Idul fitri.
“Target sebelum lebaran Idul Fitiri ini semua proses sudah selesai. Dan wawali pengganti Pak Suardin sudah dilantik,” kata Mulhanan.
Kata Mulhanan, dari nama yang telah diajukan ke Pemerintah Kota (pemkot) Palu oleh Partai Golkar Kota Palu, yakni diirnya sendiri serta Supratman Andi Atgas.
Dia menyebutkan, dua nama itu akan diproses melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah pembentukan panitia khusus (pansus), yang bertugas membahas tata tertib. Selanjutnya dibentuk panitia kerja (panja), bertugas melakukan verifikasi persyaratan bakal wawali. (joko)
Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Ansyar Sutiadi Rasyid, kepada Media Alkhairaat, Senin (1/9) mengatakan, Pemkot telah mengirim surat ke dewan, untuk menyampaikan perihal dua nama sebagai pengganti Wakil Walikota yang telah diajukan Partai Golkar Kota Palu.
“Sudah, hari ini (kemarin,red) sudah dikirim ke dewan,” kata Ansyar.
Menurut dia, dua nama yang diajukan itu selanjutnya akan digodok DPRD Kota Palu, untuk menentukan siap yang bakal menduduki posisi Wawali pasca ditinggalkan Suardi Suebo.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu, mengatakan, pelantikan wakil wali (wawali) Kota Palu yang baru ditargetkan sebelum hari raya Idul fitri.
“Target sebelum lebaran Idul Fitiri ini semua proses sudah selesai. Dan wawali pengganti Pak Suardin sudah dilantik,” kata Mulhanan.
Kata Mulhanan, dari nama yang telah diajukan ke Pemerintah Kota (pemkot) Palu oleh Partai Golkar Kota Palu, yakni diirnya sendiri serta Supratman Andi Atgas.
Dia menyebutkan, dua nama itu akan diproses melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah pembentukan panitia khusus (pansus), yang bertugas membahas tata tertib. Selanjutnya dibentuk panitia kerja (panja), bertugas melakukan verifikasi persyaratan bakal wawali. (joko)
Pemkot Buka Pendaftaran CPNS
PALU- Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Andiwan Pahlawan Bethalembah baru-baru ini mengatakan, September ini akan ada seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Palu. .
Menurut Andiwan, soal jumlah CPNS yang akan diterima hingga saat ini belum diketahui karena belum ada keterangan resmi dari pemerintah pusat. Namun gambaran yang diberikan pendaftaran dibuka untuk sekitar 600 CPNS.
“Berapa pastinya quota yang diberikan oleh pemerintah pusat belum tahu, tahun 2007 lalu saja yang mendaftar 2000 orang lebih, ternyata yang di ACC pusat cuma 6 orang. Berapa nanti yang mendaftar kita buka saja,” katanya.
Dia mengatakan, formasi yang akan diterima, minimal jenjang pendidikan Diploma 1 hingga hingga Strata 1. Sedangkan untuk jenjang Strata 2 keatas tidak ada. Selain karena minim, saat ini yang telah menyelesaikan Strata 2 sebagaian besar sudah berstatus pegawai.
“Minimal D1, soalnya bagi yang lulusan SMA sudah terakomodir sebagai pegawai honorer,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekot) Palu, Arifin H Lolo, saat dimintai keterangannya tentang hal ini mengaku belum mengetahui informasi ini. Namun berdasarkan jumalah yang akan diterima berdasrkan formasi penerimaan pada bulan April dan Oktober.
“Saya belum tahu kalau ada surat masuk tentang hal ini, soalnya belum ada laporan. Nanti saya tanyakan duklu ke kepala BKD,” katanya. (joko)
Menurut Andiwan, soal jumlah CPNS yang akan diterima hingga saat ini belum diketahui karena belum ada keterangan resmi dari pemerintah pusat. Namun gambaran yang diberikan pendaftaran dibuka untuk sekitar 600 CPNS.
“Berapa pastinya quota yang diberikan oleh pemerintah pusat belum tahu, tahun 2007 lalu saja yang mendaftar 2000 orang lebih, ternyata yang di ACC pusat cuma 6 orang. Berapa nanti yang mendaftar kita buka saja,” katanya.
Dia mengatakan, formasi yang akan diterima, minimal jenjang pendidikan Diploma 1 hingga hingga Strata 1. Sedangkan untuk jenjang Strata 2 keatas tidak ada. Selain karena minim, saat ini yang telah menyelesaikan Strata 2 sebagaian besar sudah berstatus pegawai.
“Minimal D1, soalnya bagi yang lulusan SMA sudah terakomodir sebagai pegawai honorer,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekot) Palu, Arifin H Lolo, saat dimintai keterangannya tentang hal ini mengaku belum mengetahui informasi ini. Namun berdasarkan jumalah yang akan diterima berdasrkan formasi penerimaan pada bulan April dan Oktober.
“Saya belum tahu kalau ada surat masuk tentang hal ini, soalnya belum ada laporan. Nanti saya tanyakan duklu ke kepala BKD,” katanya. (joko)
Dua Kadis Baru Dilantik, Walikota : DLHK Harus Lakukan Terobosan
PALU – Dua kepala dinas (Kadis) baru dalam lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dilantik Walikota Palu, Rusdi Mastura, Rabu (3/8) di Auditorium Pemkot Palu.
Kedua kepala dinas itu yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Ruhendy Yotomarungai dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar), Roby Siwi. Pelantikan itu sekaligus menjawab teka-teki, siapa yang mengisi kekosongan jabatan di dua dinas tersebut pasca ditinggalkan Boby Wowor dan M. Rum Parampasi.
Selain Kepala DLHK dan Budpar juga dilantik Kepala Puskesmas Mabelopura Kelurahan Duyu, Drg. Lutfiah Sahabudin MKM menggantikan Dr.Agustina Rante B Allo.
Pada kesempatan itu Walikota juga melantik sejumlah pejabat Eselon. Unutk Eselon II sebanyak 4 orang, Eselon III sebanyak 6 orang, Eselon IV dan Fungsional sebanyak 3 orang, di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dalam sambutanya Walikota Palu Rusdi Mastura mengharapkan, semua pejabat yang telah dilantik dapat bekerja secara maksimal dalam memanfatkan potensi yang dimiliki Kota Palu termasuk potensi sumber daya alam, budaya dan wisata.
Pada kesempatan itu Walikota berpesan khusus kepada Kadis DLHK, Ruhendy Yotomarungai, agar dapat melakukan terobosan baru dalam mengatasi persoalan sampah di kota ini.
Kepala DLHK, Ruhendy Yotomarungai usai pelantikan mengatakan, salah satu program prioritas yang dilakukan di dinasnya yakni menambah pengawas kecamatan dan menugaskan stafnya secara bergilir dalam mengawasi, meninjau masalah sampah di lapangan.
“Yang jelas, saya akan meneruskan program yang telah dimulai Pak Wali dalam hal membersihkan seluruh wilayah kecamatan dari sampah,” katanya.
Selain itu Ruhendy juga menegaskan, pihaknya akan memperlancar honor pengabdi kebersihan dan mengupayakan jaminan kesehatan bagi pengabdi kebersihan.
“Saya akan lebih banyak turun ke lapangan dan terus mempelajari dan memperbaiki sistem dan manajemen yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Mabelopura, Drg Lutfiah Sahabudin mengatakan, akan tetap meneruskan program-program yang telah dilaksanakan Kepala Puskesmas sebelumnya.
Selain itu, kata dia akan menerapkan sistem pembukuan yang transparan dan akuntabel.
“Yang menjadi prioritas utama bagi saya yaitu, melakukan pembenahan di Puskesmas Mabelopura di semua level dengan melibatkan seluruh komponen mulai dari level paling bawah hingga atas. (joko)
Kedua kepala dinas itu yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Ruhendy Yotomarungai dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar), Roby Siwi. Pelantikan itu sekaligus menjawab teka-teki, siapa yang mengisi kekosongan jabatan di dua dinas tersebut pasca ditinggalkan Boby Wowor dan M. Rum Parampasi.
Selain Kepala DLHK dan Budpar juga dilantik Kepala Puskesmas Mabelopura Kelurahan Duyu, Drg. Lutfiah Sahabudin MKM menggantikan Dr.Agustina Rante B Allo.
Pada kesempatan itu Walikota juga melantik sejumlah pejabat Eselon. Unutk Eselon II sebanyak 4 orang, Eselon III sebanyak 6 orang, Eselon IV dan Fungsional sebanyak 3 orang, di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dalam sambutanya Walikota Palu Rusdi Mastura mengharapkan, semua pejabat yang telah dilantik dapat bekerja secara maksimal dalam memanfatkan potensi yang dimiliki Kota Palu termasuk potensi sumber daya alam, budaya dan wisata.
Pada kesempatan itu Walikota berpesan khusus kepada Kadis DLHK, Ruhendy Yotomarungai, agar dapat melakukan terobosan baru dalam mengatasi persoalan sampah di kota ini.
Kepala DLHK, Ruhendy Yotomarungai usai pelantikan mengatakan, salah satu program prioritas yang dilakukan di dinasnya yakni menambah pengawas kecamatan dan menugaskan stafnya secara bergilir dalam mengawasi, meninjau masalah sampah di lapangan.
“Yang jelas, saya akan meneruskan program yang telah dimulai Pak Wali dalam hal membersihkan seluruh wilayah kecamatan dari sampah,” katanya.
Selain itu Ruhendy juga menegaskan, pihaknya akan memperlancar honor pengabdi kebersihan dan mengupayakan jaminan kesehatan bagi pengabdi kebersihan.
“Saya akan lebih banyak turun ke lapangan dan terus mempelajari dan memperbaiki sistem dan manajemen yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Mabelopura, Drg Lutfiah Sahabudin mengatakan, akan tetap meneruskan program-program yang telah dilaksanakan Kepala Puskesmas sebelumnya.
Selain itu, kata dia akan menerapkan sistem pembukuan yang transparan dan akuntabel.
“Yang menjadi prioritas utama bagi saya yaitu, melakukan pembenahan di Puskesmas Mabelopura di semua level dengan melibatkan seluruh komponen mulai dari level paling bawah hingga atas. (joko)
Rukar akan Dibangun di Kayumalue Ngapa
PALU – Kementerian Perumahan Rakyat RI, melalui Pemerintah Kota Palu akan membangun Rumah Karyawan (Rukar) di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara, dalam waktu dekat ini.
Hal ini dikatakan Walikota Palu, Rusdy Mastura, Rabu (3/9), Rukar tersebut rencananya akan dibangun sebanyak 30 unit diatas lahan seluas 50 hektar.
Dia menyebutkan, kepastian rencana pembangunan karyawan itu diperoleh setelah beberapa dari staf Kementerian Perumahan Rakyat datang ke Palu dan menyampaikan rencana tersebut kepada dirinya.
“Alhamdulillah, mereka datang dan menawarkan untuk membangun 30 unit rumah karyawan,” katanya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dharma Wangsa mengaku belum mengetahui adanya rencana pembangunan itu.
“Saya belum tahu, karena saya masih konsentrasi pada persoalan sampah,” ujarnya
Menurut Dharma, adanya kepastian dari Menpera terhadap rencana pembangunan 30 unit rumah karyawan itu, merupakan jawaban dari proposal program yang diajukan Pemerintah Kota Palu beberapa waktu lalu.
“Yang saya tahu, dulu pemkot pernah mengirimkan proposal program ke Menpera, mungkin ini sudah jawabannya,” tandasnya. (joko)
Hal ini dikatakan Walikota Palu, Rusdy Mastura, Rabu (3/9), Rukar tersebut rencananya akan dibangun sebanyak 30 unit diatas lahan seluas 50 hektar.
Dia menyebutkan, kepastian rencana pembangunan karyawan itu diperoleh setelah beberapa dari staf Kementerian Perumahan Rakyat datang ke Palu dan menyampaikan rencana tersebut kepada dirinya.
“Alhamdulillah, mereka datang dan menawarkan untuk membangun 30 unit rumah karyawan,” katanya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dharma Wangsa mengaku belum mengetahui adanya rencana pembangunan itu.
“Saya belum tahu, karena saya masih konsentrasi pada persoalan sampah,” ujarnya
Menurut Dharma, adanya kepastian dari Menpera terhadap rencana pembangunan 30 unit rumah karyawan itu, merupakan jawaban dari proposal program yang diajukan Pemerintah Kota Palu beberapa waktu lalu.
“Yang saya tahu, dulu pemkot pernah mengirimkan proposal program ke Menpera, mungkin ini sudah jawabannya,” tandasnya. (joko)
Palu Barat Bebas Sampah
PALU – Kecamatan Palu Barat kurun dua hari terakhir ditargetkan bebas dari sampah hingga akhir ramadhan.
Hal itu terlihat dengan dikerahkannya sebanyak 21 unit armada sampah dan alat berat berupa Bolduser, yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) maupun Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Palu Guna mengangkut sampah yang tersebar di wilayah tersebut.
Walikota Palu, Rusdy Mastura, Selasa (2/9) mengatakan, dalam waktu tiga hari mulai dari Senin (1/9) kemarin, wilayah Kecamatan Palu Barat ditagetkan bebas sampah. Menurutnya, untuk mencapai target tersebut, mulai hari ini (Selasa, 2/9) pemerintah kota (Pemkot) mengerahkan seluruh unit armada pengangkut sampah, untuk membersihkan seluruh sampah yang berada di tempat pembuangan sementara (TPS) di wilayah Palu Barat.
Walikota menyebutkan, alasan memprioritaskan wilayah Palu Barat, sebab produksi sampah wilayah itu terbilang cukup besar di Kota Palu.
“Kita Selesaikan dulu Palu Barat ini, target tiga hari. Kalau sudah selesai Palu Barat pindah lagi ke wilayah yang lain,” kata Rusdi Mastura.
Sementara itu, Camat Palu Barat, Dahyar AK Muhammad kepada Media Alkhairaat di lokasi pembersihan mengatakan, hal ini dilakukan agar wilayah Kecamatan Palu Barat terlihat bersih selam bulan Ramadhan.
“Semua tempat baik di tempat pembuangan sampah sementara maupun pada tempat lain, sampah-samaph di bersihkan untuk menjaga keindahan dan kebersihan selama bulan Ramadhan,” katanya.
Dia mengatakan, aksi bersih di sejumlah tempat pembuangan sampah di Kecamatan Palu Barat ini, merupakan instruksi dari Walikota untuk menjaga kebersihan.
“Bukan hanya di kecamatan Palu Barat tetapi semua kecamatan di Kota Palu akan mendapat giliran dibersihkan,” ujarnya.
Dari pantauan Media Alkhairaat di lokasi pembersihan, sejumlah tempat di wilayah Kecamatan Palu Barat seperti di Jalan Mangga, Jalan Mangga I, dan Jalan Kemiri.
Bahkan seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) memperingati sejumlah pedagang buah yang berada di sekitar jalan tersebut.
“Besok-besok saya lihat lagi ada sampah tertumpuk disitu, jangan marah kalau saya bongkar tempat ini, sudah di kasih kebijakan malah bikin susah, sekali lagi lebih baik jualan ini saya bongkar dari pada masyarakat sekitar sini marah,” ujarnya sambil berlalu. (joko)
Hal itu terlihat dengan dikerahkannya sebanyak 21 unit armada sampah dan alat berat berupa Bolduser, yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) maupun Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Palu Guna mengangkut sampah yang tersebar di wilayah tersebut.
Walikota Palu, Rusdy Mastura, Selasa (2/9) mengatakan, dalam waktu tiga hari mulai dari Senin (1/9) kemarin, wilayah Kecamatan Palu Barat ditagetkan bebas sampah. Menurutnya, untuk mencapai target tersebut, mulai hari ini (Selasa, 2/9) pemerintah kota (Pemkot) mengerahkan seluruh unit armada pengangkut sampah, untuk membersihkan seluruh sampah yang berada di tempat pembuangan sementara (TPS) di wilayah Palu Barat.
Walikota menyebutkan, alasan memprioritaskan wilayah Palu Barat, sebab produksi sampah wilayah itu terbilang cukup besar di Kota Palu.
“Kita Selesaikan dulu Palu Barat ini, target tiga hari. Kalau sudah selesai Palu Barat pindah lagi ke wilayah yang lain,” kata Rusdi Mastura.
Sementara itu, Camat Palu Barat, Dahyar AK Muhammad kepada Media Alkhairaat di lokasi pembersihan mengatakan, hal ini dilakukan agar wilayah Kecamatan Palu Barat terlihat bersih selam bulan Ramadhan.
“Semua tempat baik di tempat pembuangan sampah sementara maupun pada tempat lain, sampah-samaph di bersihkan untuk menjaga keindahan dan kebersihan selama bulan Ramadhan,” katanya.
Dia mengatakan, aksi bersih di sejumlah tempat pembuangan sampah di Kecamatan Palu Barat ini, merupakan instruksi dari Walikota untuk menjaga kebersihan.
“Bukan hanya di kecamatan Palu Barat tetapi semua kecamatan di Kota Palu akan mendapat giliran dibersihkan,” ujarnya.
Dari pantauan Media Alkhairaat di lokasi pembersihan, sejumlah tempat di wilayah Kecamatan Palu Barat seperti di Jalan Mangga, Jalan Mangga I, dan Jalan Kemiri.
Bahkan seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) memperingati sejumlah pedagang buah yang berada di sekitar jalan tersebut.
“Besok-besok saya lihat lagi ada sampah tertumpuk disitu, jangan marah kalau saya bongkar tempat ini, sudah di kasih kebijakan malah bikin susah, sekali lagi lebih baik jualan ini saya bongkar dari pada masyarakat sekitar sini marah,” ujarnya sambil berlalu. (joko)
Pelantikan Wawali Sebelum Lebaran
PALU- Pelantikan Walikota Palu, pengganti Suardi Suebo rencananya akan dilakukan sebelum hari raya Idul Fitri.
Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Ansyar Sutiadi Rasyid, kepada Media Alkhairaat, Senin (1/9) mengatakan, Pemkot telah mengirim surat ke dewan, untuk menyampaikan perihal dua nama sebagai pengganti Wakil Walikota yang telah diajukan Partai Golkar Kota Palu.
“Sudah, hari ini (kemarin,red) sudah dikirim ke dewan,” kata Ansyar.
Menurut dia, dua nama yang diajukan itu selanjutnya akan digodok DPRD Kota Palu, untuk menentukan siap yang bakal menduduki posisi Wawali pasca ditinggalkan Suardi Suebo.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu, mengatakan, pelantikan wakil wali (wawali) Kota Palu yang baru ditargetkan sebelum hari raya Idul fitri.
“Target sebelum lebaran Idul Fitiri ini semua proses sudah selesai. Dan wawali pengganti Pak Suardin sudah dilantik,” kata Mulhanan.
Kata Mulhanan, dari nama yang telah diajukan ke Pemerintah Kota (pemkot) Palu oleh Partai Golkar Kota Palu, yakni diirnya sendiri serta Supratman Andi Atgas.
Dia menyebutkan, dua nama itu akan diproses melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah pembentukan panitia khusus (pansus), yang bertugas membahas tata tertib. Selanjutnya dibentuk panitia kerja (panja), bertugas melakukan verifikasi persyaratan bakal wawali. (joko)
Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Ansyar Sutiadi Rasyid, kepada Media Alkhairaat, Senin (1/9) mengatakan, Pemkot telah mengirim surat ke dewan, untuk menyampaikan perihal dua nama sebagai pengganti Wakil Walikota yang telah diajukan Partai Golkar Kota Palu.
“Sudah, hari ini (kemarin,red) sudah dikirim ke dewan,” kata Ansyar.
Menurut dia, dua nama yang diajukan itu selanjutnya akan digodok DPRD Kota Palu, untuk menentukan siap yang bakal menduduki posisi Wawali pasca ditinggalkan Suardi Suebo.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu, mengatakan, pelantikan wakil wali (wawali) Kota Palu yang baru ditargetkan sebelum hari raya Idul fitri.
“Target sebelum lebaran Idul Fitiri ini semua proses sudah selesai. Dan wawali pengganti Pak Suardin sudah dilantik,” kata Mulhanan.
Kata Mulhanan, dari nama yang telah diajukan ke Pemerintah Kota (pemkot) Palu oleh Partai Golkar Kota Palu, yakni diirnya sendiri serta Supratman Andi Atgas.
Dia menyebutkan, dua nama itu akan diproses melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah pembentukan panitia khusus (pansus), yang bertugas membahas tata tertib. Selanjutnya dibentuk panitia kerja (panja), bertugas melakukan verifikasi persyaratan bakal wawali. (joko)
Hari Ini, Kadis Budpar dan DLHK Dilantik
PALU – Dua jabatan Kepala Dinas di jajaran Kota Palu yang kosong yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipastikan hari ini (Rabu, 3/9) akan terisi. Hal itu dibuktikan dengan rencana dilantiknya dua pejabat tersebut oleh Walikota Palu, Rusdi Mastura.
Sekretaris Kota (Sekot) Palu, Arifin H Lolo, kepada Media Alkhairaa, Selasa (2/9) mengatakan, membenarkan adanya rencana pelantikkan dua kepala dinas tersebut. Menurut dia, dasar pelantikan kedua kadis tersebut, adalah kekosongan jabatan pada kedua dinas itu.
Selain melantik dua kadis tersebut kata Arifin H Lolo, Walikota juga akan melantik dua bendahara yakni Bendahara Dinas Perkebunan dan Kelautan serta Bendahara Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD).
Khusus Kadis DLHK sebut Arifin H Lolo, pelantiaknnya sifatnya mendesak, mengingat persoalan sampah yang harus mendapat perhatian serius. Begitu juga dengan Kadis Budpar, pasca habisnya masa tugas mantan Kadis Rum Parampasi. Roda kepemimpinan hanya dikendalikan oleh pejabat sementara (Pjs) dalam hal ini oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
“Semua ini dilakukan untuk kelancaran administrasi dan operasional di dua instansi tersebut,” katanya.
Namun demikian, Arifin menolak memberitahu siapa nama pejabat yang bakal dilantik oleh Walikota.
“Yang jelas pelantikan kali ini bukan berdasarkan PP 41, kalau itu formasinya baru nanti bulan Desember,” kata Arifin.
Ditempat terpisah Walikota Palu, H Rusdy Mastura, meski membenarkan keterangan Sekot Arifin H Lolo, soal pelantikan dua kepala dinas serta beberapa pejabat kepala bagian, yang akan dilaksanakan hari ini. Walikota juga menolak dengan tegas untuk menyebutkan nama-nama yng telah dipersiapkan.
“Nanti saja, kalau sudah dilantik. Kalau kalian sudah tulis di Koran, saya ganti lagi itu, supaya tidak ada yang berharap-harap,” kata Rusdi Mastura.
Informasi yang berhasil dihimpun di Pemkot Palu, Pejabat yang akan dilantik sebagai Kepala DLHK dan Kadis Budpar tersebut, mencuat dua nama yang cukup kuat yakni Kabag Perlum Pemkot Palu, Roby Siwi bakal dilantik sebagai Kadisbudpar, sedangkan Kadis Pol-PP Ajenkris, bakal dilantik sebagai Kadis DLHK. (JOKO)
Sekretaris Kota (Sekot) Palu, Arifin H Lolo, kepada Media Alkhairaa, Selasa (2/9) mengatakan, membenarkan adanya rencana pelantikkan dua kepala dinas tersebut. Menurut dia, dasar pelantikan kedua kadis tersebut, adalah kekosongan jabatan pada kedua dinas itu.
Selain melantik dua kadis tersebut kata Arifin H Lolo, Walikota juga akan melantik dua bendahara yakni Bendahara Dinas Perkebunan dan Kelautan serta Bendahara Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD).
Khusus Kadis DLHK sebut Arifin H Lolo, pelantiaknnya sifatnya mendesak, mengingat persoalan sampah yang harus mendapat perhatian serius. Begitu juga dengan Kadis Budpar, pasca habisnya masa tugas mantan Kadis Rum Parampasi. Roda kepemimpinan hanya dikendalikan oleh pejabat sementara (Pjs) dalam hal ini oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
“Semua ini dilakukan untuk kelancaran administrasi dan operasional di dua instansi tersebut,” katanya.
Namun demikian, Arifin menolak memberitahu siapa nama pejabat yang bakal dilantik oleh Walikota.
“Yang jelas pelantikan kali ini bukan berdasarkan PP 41, kalau itu formasinya baru nanti bulan Desember,” kata Arifin.
Ditempat terpisah Walikota Palu, H Rusdy Mastura, meski membenarkan keterangan Sekot Arifin H Lolo, soal pelantikan dua kepala dinas serta beberapa pejabat kepala bagian, yang akan dilaksanakan hari ini. Walikota juga menolak dengan tegas untuk menyebutkan nama-nama yng telah dipersiapkan.
“Nanti saja, kalau sudah dilantik. Kalau kalian sudah tulis di Koran, saya ganti lagi itu, supaya tidak ada yang berharap-harap,” kata Rusdi Mastura.
Informasi yang berhasil dihimpun di Pemkot Palu, Pejabat yang akan dilantik sebagai Kepala DLHK dan Kadis Budpar tersebut, mencuat dua nama yang cukup kuat yakni Kabag Perlum Pemkot Palu, Roby Siwi bakal dilantik sebagai Kadisbudpar, sedangkan Kadis Pol-PP Ajenkris, bakal dilantik sebagai Kadis DLHK. (JOKO)
Jumat, 29 Agustus 2008
Ketua DPRD Palu, Mulhanan Tombolotutu, Saya Akan Berdayakan Aparatur, Dengan Memberikan Peluang Dan Kesempatan
TEKA-TEKI pengganti Suardin Suebo sebagai Wakil Walikota (wawali) Palu akhirnya terjawab. Andi Mulhanan Tombolotutu, jauh hari sudah diprediksikan bakal menduduki kursi empuk Suardin Suebo sebagai wawali. Apa saja gebrakan yang akan dilakukan Mulhanan, jika sudah menjadi wawali. Berikut wawancara wartawan Media Alkhairaat, Joko Santoso dengan Andi Mulhanan Tombolotutu:
Dia dianggap memiliki kemampuan, karena dia pernah menjadi kandidat calon wakil bupati di Kabupaten Tolitoli. Sehingga dia sudah memiliki visi untuk menjadi seorang wakil bupati.
Iya, tapikan kita harus menumbuhkembangkan demokrasi. Maka yang memiliki peluang juga sama, artinya sama-sama kader dari Partai Golkar. Dan mekanisme harus jalan dan kita tempuh
Kemudian tugas pansus adalah membuat tatib pemilihan, dan tugas panja adalah membahas verifikasi calon wawali. Ketika dia sudah lengkap sesuai dengan perundag-undangan, maka dilakukan pemilihan dalam sidang paripurna.
Siapa yang dipilih, kemudian diputuskan dan ditetapkan dalam status
Mau dibilang hanya formalitas ya silakan saja. Karena kita mengikuti perundang-undangan yang ada.
Tugasnya yang berbeda, tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya yang berbeda. Kalau di
Sebenarnya persiapan khusus saya hanya membantu tugas-tugas kepala daerah saja. Membantu tugas-tugas walikota, (sambil tersenyum). Jadi kalau selama ini saya hanya memberi masukan kepada walikota, menyarankan. Tapi kalau sekarang, bedanya saya sudah sebagai pelaksana.
Jadi ketika ada rumusan-rumusan program, yang sifatnya strategis, itu bias langsung di-implementasikan. Saya tidak akan menunggu tangan orang lain
Dan dalam hal-hal tertentu, ada kewenangan yang diberikan dari walikota, maka saya bisa mengambil sikap dan kebijakan. Dan tidak hanya sebatas saran, hanya itu saja intinya itu.
Saran yang merupakan kebijakan strategis program yang ada di DPRD inikan, dilaksanakan oleh Pemkot. Misalnya bagaimana penguatan kelembagaan, bagaimana bisa memberdayakan instruksi-instruksi masyarakat. Supaya partisipasi masyarakat itu bisa lebih kelihatan, begitu. Program pemberdayaan dan sebagainya, itukan saran-saran? Kalau dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) atau tidak, kitakan tinggal evalusasi.
Hanya sebatas itu, jadi memberi saran, memberi masukan kemudian melakukan pengawasan dan mengevaluasi. Kalau sekarang (jadi wawali) tidak, sudah bisa disikapi atau ditindaklanjuti. Panggil (kepala-kepala SKPD), ini laksanakan, ini laksanakan, sudah bisa
Ya saya hanya bisa baagimana mewujudkan visi-misi walikota.
Banyak pandangan, sebagaian besar kepala SKPD keteteran mengimbangi pola pikir pak wali, yang dikatakan orang laju. Bagaimana menurut Anda?
Sebenarnya, pak wali itu sangat visioner, langkah majunya. Nah, perlu upaya mediasi, jadi harus upaya mediasi, apa sesungguhnya yang menjadi konsep dasar pak wali. Dalam melihat Kota Palu, dalam sekian puluh tahun kedepan. Dan yang harus dilaksanakan, kalau misalnya Kota Palu kedepan itu seperti ini, hari ini akan dilaksanakan. Nah, perlu ada mediasi, maka mungkin saya bisa memposisikan diri, untuk memediasi apa sesungguhnya pikiran pak wali kedepan. Kemudian, untuk mewujudkan pikiran seperti itu, apa yang dilakukan hari ini. Mungkin peran itu yang akan saya laksanakan untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman SKPD.
Teman-teman SKPD itu sebenarnya bukan tidak punya kemampuan. Tapi pemahaman terhadap apa keinginan pak wali, itu yang kadang-kadang dilihat orang keteteran.
Tapi bagaimana dia mau mengimplementasikan, mau membumikan ini pikirannya pak wali. Nah, kalau ini dibentuk team work, kemudian di diskusikan, sebenarnya apa keinginan pak wali. Itu bisa dimplementasikan dalam bentuk program-program dalam setiap SKPD. Jadi kalau misalnya 25 tahun akan datang itu, Palu ini dari visi pemerintahan jadi pusat perdagangan, sentra industri dan pariwisata. Maka apa yang harus dilakukan hari ini, untuk mewujudkan 25 tahun akan datang. Apa yang dilakukan hari ini, itu yang harus kita pikirkan, supaya bisa pikiran pak wali itu bisa membumi. Dalam artian bisa dilaksanakan secara bertahap. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga hingga tahun berikutnya.
Ya, tapi
Listrik inikan sudah tidak ada persoalan, hari ini kita mengundang PLTU dan PLN. Tapi sebenarnya konsep untuk bagaimana rencana kelistrikan daerah untuk jangka waktu
Ketika sistem kontraknya tidak dirubah, maka PLTU itu, tidak akan mengoperasikan mesinnya, karena ia akan rugi. Tapi ketika sudah di tandatangani, sistem kontrak itu. Maka PLTU akan mensuplai listrik semaksimal mungkin. Sekarang ini sebenarnya bukan rusak, tapi melakukan pemerilaharaan berkala itu. Makanya mungkin hari ini (kemarin) selesai.
Kemarin saya kesana (PLTU) dengan pak wali. Yang perlu itu adalah kalau bisa saya melakukan kajian.
Jadi ada tiga hal penting yang menjadi prioritas. Pertama melakukan update potensi.
Ya, yaitu data base, jadi data base itu harus menjadi prioritas. Karena ketika kita merencanakan, ketika kita menyusun program, ini yang menjadi dasar.
Kedua adalah studi, jadi semua program yang berorientasi pada studi terhadap potensi kewilayahan. Studi tehadap berbagai persoalan ditingkat
Pertama adalah menghitung data, data base, potensi, wilayah.
Kedua itu adalah melakukan studi. Sehingga menghasilkan visi, menghasilkan kajian-kajian. Sehingga ketika kita melangkah, menyusun program kita sudah punya acuan. Kita coba untuk melakukan mapping (pemetaan) terhadap persoalan itukan harus melalui studi?.
Yang ketiga adalah penyelesaian aset, termasuk pembebasan-pembebasan lahan yang dibutuhkan, jadi tiga hal ini.
Ini yang menjadi kunci, sehingga SKPD-SKPD bisa melaksanakan program-programnya. Kalau tiga hal ini dilakukan, itu yang akan saya coba di sisa masa jabatan saya, yang tinggal 2 tahun ini. Ini yang akan menjadi prioritas, dan pelibatan multipihak, dalam menyelesaikan tiga hal itu.
Misalnya untuk menghimpun database disejumlah SKPD itu, keterlibatan kampus keterlibatan teman-teman NGO, untuk membantu SKPD perlu dikerjasamakan.
Kemudian melakukan studi juga demikian, jadi melibatkan para ahli, teman-teman di NGO dan kampus, untuk melakukan kajian yang lebih strategis. Sehingga menghasilkan kebijakan atau rumusan, yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan. Kalau pada tingakat implementasi, pasti ada persoalan-persoalan pertanahan, lokasi. Karena kita akan membangun, yang namanya membangun itu pasti ada, yang namanya suatu kawasan yang baru.
Maka tataruang yang menjadi guidance (acuan), kawasan itu dijadikan apa-apa.
Karena setia saat, pelaksanaan program itu pasti akan bersentuhan dengan ruang. Jadi kalau kita sudah punya data base, studi sudah ada, tinggal melaksanakan. Maka anggaran itu harus diarahkan kesitu dulu, supaya tidak mubazir kita. ***
Kamis, 28 Agustus 2008
Jelang Ramadhan, Warga Tuntut THM Ditutup
PALU – Ratusan ibu-ibu dan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Palu, Kamis (28/8) siang berunjukrasa di Lapangan Vatulemo. Mereka menuntut Pemerintah Kota Palu menutup tempat hiburan malam (THM), lokasi prostitusi dan warung remang-remang saat menjelang hingga usai bulan Ramadhan.
Massa IMM juga menuntut agar tidak ada lagi pemadaman listrik selama bulan suci Ramadhan.
Ratusan massa ini berjalan kaki menuju Kantor Walikota Palu di Jalan Balaikota Timur sekitar pukul 11.00 Wita.
Semula mereka bermaksud masuk ke kantor walikota dan menemui Walikota Palu Rusdi Mastura. Namun walikota lebih dulu keluar dan menemui ratusan massa dan bertemu di Lapangan Vatulemo, depan Kantor Walikota.
Dalam pernyataan sikapnya, massa meminta kepada Pemerintah Kota Palu,menutup semua THM, lokasi prostitusi dan warung remang-remang serta rumah makan selama bulan puasa.
Selain itu juga massa juga menuntut, agar semua toko dan lokasi penjualan minuman keras ditutup untuk menghargai umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Massa juga meminta agar selama bulan puasa tidak terjadi pemadaman listrik yang selama ini terjadi dan sangat merugikan masyarakat.
Menanggapi tuntutan ini, Walikota Palu Rusdi Mastura menyampaikan kalau Pemkot Palu telah menginstruksikan agar semua THM, lokasi prostitusi dan warung remang sudah dilarang beroperasi. Walikota mengaku telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas (Kadis) Polisi Pamong Praja (Pol-PP) untuk meminta pengusaha THM menutup usahanya selama bulan puasa ini. “Satuan Pol-PP telah diperintahkan bertindak tegas jika ada yang berani melanggarnya,” jelas Rusdy Mastura.
Saat ditanya soal nasib tenaga kerja di THM, yang tentunya bakal terkena dampak dari penutupan THM, Walikota meminta mereka beristirahat sementara selama bulan puasa ini.
Menurutnya, sudah cukup waktu selama sebelas bulan bekerja, dan untuk menghormati bulan puasa ini istirahat sejenak. “Kan cukup panjang waktu bekerja sebelas bulan, kita hormatilah bualan puasa ini. Saya juga pernah jadi preman, tapi ramadhan puasa juga,” terang walikota.
Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) IMM Kota Palu, Muhamad Rizal M Tama meminta, para Pekerja Seks Komersial (PSK) diberikan ketrampilan sehingga mereka mempunyai bekal untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Mereka harus dididik dan diberi keterampilan, sehingga mereka tidak terpaksa bekerja seperti itu,” kata Rizal.
Terkait dengan pemadaman listrik, menurut Walikota, bukan tanggung jawab pemkot melainkan PLN. Meski begitu Pemerintah Kota Palu telah berusaha meminta segala upaya pihak PLN dan PLTU Mpanau agar listrik bisanormal kembali bukan hanya pada bulan ramadhan tapi selamanya.
Menurut dia, kehadiran PLTU Mpanau, sifatnya hanya membantu ketidakmampuan PLN memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Kota Palu.
“Seharusnya yang didemo PLN, tanya ke Yustono (manajer PLN Palu-red), kenapa mesin diesel kapasitas 9 Megawatt itu overhaul terus,” ucap Walikota Palu Rusdy Mastura. (joko)
Tak Cukup Umur, Tiga Bacaleg Dicoret
PALU - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, Amran Bakir Nai, Kamis (27/8) mengatakan, tiga nama Bakal Calon Legislatif (bacaleg) yang di masukkan berkasnya dari tiga partai politik dicoret namanya, sebab belum mencapai batas minimal umur 21 tahun.
Maka, ketiga bacaleg yang belum memasuki umur 21 tahun, per tanggal 14 sampai 19 Agustus 2008 dicoret namanya dari daftar bacaleg.
“Yang jelas dari ketiga bacaleg yang tidak memenuhi syarat umur tersebut berasal dari tiga parpol. Dari parpol apa saja, saya rasa tidak etis kalau saya sebutkan nama parpolnya,” ucap Amran.
Amran juga mengklarifikasi bahwa jumlah parpol yang terdaftar di KPU Kota Palu, hanya berjumlah 36 parpol, bukannya 38 parpol.
Lanjut Amran Bakir Nai, KPU telah menyurat ke seluruh parpol, tentang hasil verifikasi awal berkas bacaleg. Surat tersebut berisi kesempatan kepada parpol, untuk memperbaiki dan melengkapi berkas yang tidak memenuhi syarat.
Hasil verifikasi lainnya adalah salah satu parpol hanya memasukan lima nama bacaleg, padahal seharusnya memasukan 13 nama. Bahkan ada salah satu ketua dewan pengurus cabang (DPC) parpol, dari berkas yang masuk hanya foto yang memenuhi syarat.
Selain itu, Amran Bakir Nai menghimbau kepada seluruh parpol untuk memenuhi syarat 30 persen keterwakilan perempuan dalam komposisi bacaleg. Jika parpol tidak mampu memenuhinya, maka berkas akan dikembalikan. Sampai syarat 30 persen keterwakilan perempuan dipenuhi. Jika parpol tetap tidak memenuhi syarat tersebut, maka KPU tetap akan memberi kesempatan kepada parpol untuk memenuhi syarat tersebut sampai batsa waktu yang diberikan.
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Palu, Syahril Alinti, secara umum Partai Hanura tidak mendapat kendala untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan KPU dalam pencalegan.
Menurut Syahril, sejak awal Partai Hanura selalu berkonsultasi dengan KPU, tentang item-item persyaratan. Sehingga item apa yang ditetapkan KPU, dapat dipenuhi dengan maksimal oleh Partai Hanura.
Soal syarat 30 persen keterwakilan perempuan dalam komposisi bacaleg, Syahril mengakui, tidak semua partai bisa memenuhi syarat tersebut. Kecuali partai-partai besar yang memang sudah matang, seperti Partai Golkar, PDIP dan lainya.
Menurut Syahril, meskipun Partai Hanura kesulitan memenuhi syarat tersebut. Bukan berarti Partai Hanura tidak memiliki kader perempuan, yang pantas masuk dalam bacaleg.
“Hanura punya banyak kader perempuan potensial, malahan yang duduk dikepengurusan mencapai 40 persen jumlahnya, hanya saja mereka tidak bersedia untuk dicalonkan dalam pencalegan, tapi mereka menyatakan diri tetap berjuang dan tetap setia sebagai pengurus Partai Hanura,” tegas Syahril. (joko)
Kasus Pemalsuan Tandatangan Kepala BKD, Sekkot Minta Dilapor ke Polisi
PALU - Sekretaris Kota (Sekkot) Palu, Arifin H Lolo, Kamis (28/8) mengatakan, pemalsu tandatangan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palu, Andiwan Pahlawan Bethalembah, tentang surat edaran yang meminta kepala dinas melakukan pendataan honorer utuk dimasukan dalam data base pengangkatan tahun 2009, harus dilaporkan ke kepolisian.
Kata Arifin H Lolo, perbuatan tersangka pemalsu tandatangan tersebut, dapat menurunkan kewibawaan pemerintah. Namun ia mengaku belum mengaku mengetahui hal tersebut. Kepala BKD sendiri hingga saat ini belum melaporkan kejadian tersebut.
“Saya belum tahu. Saya akan panggil dulu kepala BKD. Dan ini harus dilaporkan kepada polisi, sebab bisa menurunkan wibawa pemerintah. Biar polisi yang tangani, dan pasti didapat itu,” tegas Arifin.
Kepala BKD Kota Palu, Andiwan Pahlawan Bethalembah sendiri, sebelumnya mengaku, tidak akan melaporkan hal ini kepada kepolisian.
Kepada wartawan, ia berharap masyarakat sendiri yang akan mengadili pelaku pemalsu tandatangan. “Tidak perlu, saya lapor ke polisi, nanti masyarakat sendiri yang akan mengadilinya, misalkan orang tersebut berjanji akan memasukan dalam Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan imbalan sejumlah uang, kalau ternyata tidak betul?” tegas kepala BKD Andiwan Pahlawan Bethalembah. (joko)
Tidak Hadir Dalam Orientasi, Camat dan Lurah Dapat Sanksi Berat
PALU - Sekretaris Kota Palu (Sekkot) Palu, Arifin H Lolo, Kamis (28/8) mengatakan, kepala kecamatan dan kepala kelurahan yang tidak ikut orientasi akan diberikan sanksi berat.
Hal itu diungkapkan Arifin kepada wartawan, usai memberikan sambutan pembukaan orientasi tugas camat dan lurah se-Kota Palu. Bertempat di Auditorium Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, yang akan diselenggarakan selama dua hari, mulai tanggal 28 hingga 29 Agustus 2008.
Menurut Arifin, orientasi dengan tema, Optimalisasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan dan Penguatan Kelembagaan Kelurahan dan Kecamatan di
“Kalau ada camat atau lurah tidak hadir pada orientasi ini, bagaimana kebijakan walikota dapat nyambung. Kecuali ada alasan khusus yang sifatnya urgent, seperti camat Palu Utara, dia tidak bisa ikut, tapi ia izin langsung,” tegas Arifin.
Menurut Arifin, tidak hadirnya camat dan lurah dengan alasan jelas dalam orientasi ini. Akan menjadi catatan khusus pada rolling jabatan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 41 mendatang.
“Saya akan laporkan kepada pak wali, saya juga akan sampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palu supaya jadi pertimbangn dalam PP 41 nanti, sanksi terberat ia tidak akan kembali kejabatannya,” tegas Arifin.
Sementara itu menurut Walikota Palu, Haji Rusdy Mastura, yang baru sampai dari luar daerah langsung memberikan sambutan kepada peserta orientasi camat dan lurah tersebut.
Dalam sambutannya, Walikota Rusdy Mastura menekankan kepada lurah, untuk pro-aktif dalam penanganan sampah di
“Saya minta lurah ini berpikir kreatif dalam menangani sampah ini, jangan berhenti berpikir. Kemarin saya dibilang sama orang dari
Ribuan Honorer Palu Terancam Dicoret
PALU - Ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Palu terancam kehilangan pekerjaan. Mereka tersebar di seluruh dinas dan badan serta kantor, mulai tingkat kelurahan hingga dinas. Mereka juga tak lagi tercatat dalam data base.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Palu, Andiwan Pahlawan Bethalembah, Rabu (27/8) mengatakan, dalam rekruitmen tenaga honorer di seluruh instansi Pemkot, BKD berpegang pada Norma Standar Prosedur (NSP) yang telah ditentukan.
Pernyataan ini untuk menepis beredarnya surat, dengan memalsukan nama dan tanda tangan kepala BKD Pemkot Palu, yang berisi tentang rencana BKD melakukan pendataan tenaga honorer untuk data base tahun 2009.
“Tidak ada itu pendataan data base tenaga honorer untuk dilantik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2009, kalaupun ada pendataan untuk pencabutan Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga honorer,” kata Andiwan.
Hingga saat ini, Andiwan, belum mengatahui siapa pelaku pemalsu tandatangan tersebut, yang sudah beredar sejak 10 hari yang lalu. Namun ia tidak hendak melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian.
“Biar saja, nanti kan masyarakat sendiri yang menghakiminya, misalkan begini ada orang yang menawarkan kepastian sebagai PNS, tapi dengan imbalan sejumlah uang, tapi kalau tidak ditepati, begitu,” ucap Andiwan.
Menurut Andiwan, syarat perekrutan tenaga honorer, harus berdasarkan kebutuhan yang diusulkan kepala dinas dan disahkan walikota. Menurut Andiwan, besarnya jumlah pegawai honorer yang mencapi ribuan jumlahnya. Karena hampir semua kepala dinas dan kepala bagian, mengangkat tenaga honorer masing masing, tanpa memperhitungkan kebutuhan.
“Boleh mengangkat tenaga honorer, tapi harus dia gaji sendiri, tidak boleh dari APBD,” tegas Andiwan.
Ia mengatakan, memang ada program pengadaan tenaga honorer dan CPNS secara nasional. Tapi, pengadaan itu pegawai honorer yang telah masuk dalam data base. Misalkan pada tahun 2007, Pemkot mendapat tambahan PNS dari tenaga honorer sebanyak 100 orang, dan tahun 2008 mendapat 50 orang. Tapi semuanya yang telah masuk dalam data base.
“Saya sudah berulang kali mengatakan, bahwa pengangkatan tenaga honorer itu, telah dikunci mati oleh pemerintah pusat, sejak 30 jumi 2006, jadi pengangkatan tenaga honorer tanpa sepengetahuan kami (BKD dan walikota), itu yang akan kami bersihkan, bisa masuk kembali tapi lewat jalur umum,” tegas Andiwan.
Salah seorang tenaga honorer yang bekerja di bagian umum, di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu sejak 16 bulan lalu, M Muslim, mengaku tidak terkejut dengan rencana BKD Palu. Sebab hal tersebut telah ia ketahui sejak lama, sehingga ia mengaku pasrah dengan hal tersebut.
“Mana-mana saja, mau diapa lagi, saya sudah dengar jika bisa bekerja sebagai tenaga honorer tapi harus dibayar kepala instansi masing-masing. Dan Alhamdulillah selama bekerja gaji saya lancar-lancar saja,” terang Muslim pasrah. (joko)
DLHK Minta Armada Sampah Ditambah
PALU - Pelaksana Tugas Harian (Plt) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palu, Dharma Wangsa, Rabu (27/8) mengatakan, untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas kerja DLHK, dalam menangani persoalan sampah di Kota Palu, harus ada penambahan armada pengangkut sampah.
“Sebagai daerah urban, jumlah penduduk Kota Palu, terus mengalami peningkatan dengan pesat, sehingga angka produksi sampah juga terus meningkat,” kata Dharma Wangsa.
Ditemui Media Alkhairaat, ia mengungkapkan hal tersebut, saat ditanya penyebab masih menumpuknya sampah hampir disemua ruas jalan. Namun Dharma Wangsa menegaskan, persoalan masih terjadinya penumpukan sampah. Disebabkan kekurangan armada, melainkan karena beberapa faktor lainnya.
“20 unit sebenarnya cukup, kalau kondisi kendaraan normal semua, tapi ini kan 90 persen kendaraan sudah dimakan usia, selain itu juga faktor musim hujan yang terus mengguyur Kota Palu, sehingga buruh pengangkut sampah tidak efektif bekerja,” tutur Dharma Wangsa.
Kata Dharma Wangsa, saat ini ia terus mencari format terbaik, untuk mencari sistem yang tepat dalam menangani persoalan sampah. Selain itu ia juga mempelajari sistem manajemen internal DLHK.
Kepala Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan DLHK Kota Palu, Samuel R Toding, juga berharap ada anggaran untuk menambah armada pengangkut sampah, minimal dua unit tiap tahun.
Sebab dari 20 unit yang ada saat ini, untuk sementara ini tinggal 18 unit yang bisa beroperasi, itupun dalam keadaan dipaksa. Dua unit dalam keadaan rusak, yakni nomor lambung 01 dan Nomor lambung 09. Untuk armada nomor lambung 01 saat ini sementara menunggu spare parts- nya.
“Nomor lambung 09 itu kemarin mogok di Jalan Otista, terpaksa ditarik dari sana dalam keadaan muatan penuh,” kata Samuel, sambil menunjuk armada 09.
Kata Samuel, alasan lain pentingnya penmbahan armada pengangkut sampah. Berdasarkan angka asumsi produksi sampah Kota Palu, dalam satu hari mencapai 912 meter kubik. Dan capaian target pengangkutan sampah dalam satu hari, kurang lebih sebesar 86 persen.
“Sebenarnya armada kita cukup, tapi kalau dalam kondisi normal, persoalannya selain faktor umur kendaraan adalah, kesadaran sebagian besar masyarakat yang masih rendah, sering saat petugas kami mengangkut sampah, kendaraan belum pergi dari tempat, ia buang lagi di tempat sama,” kata Samuel.
Menurut Samuel, salah satu konsep yang sedang dipersiapkan DLHK adalah, pemberlakuan jam membuang sampah. Sehingga jam pengangkutan sampah, dapat ditetapkan kepastiannya.
“Misalkan jam membuang sampah dari jam enam malam hingga enam pagi, diluar itu dilarang, sehingga bisa dikontrol, tetapi hal ini tergantung kesadaran dan partisipasi mayarakat sendiri, sebab kebersihan adlah kebutuhan dan tanggung semua pihak, bukan hanya pemerintah,” papar Samuel. (joko)
Masyarakat Kota Palu Belum Sadar IMB
PALU- Kepala Bidang Pengawasan, Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sumardin, Selasa (26/8) mengatakan, sebagian besar masyarakat Kota Palu belum memahami kewajibannya, untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Hal ini ia ungkapkan kepada wartawan, disela-sela kesibukannya bersama sejumlah staf Dinas Tata Ruang Kota Palu, saat melakukan persiapan untuk mengikuti pawai Sulteng Expo, Selasa (26/8). Yang membawa pesan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya mengurus IMB, sebelum mendirikan bangunan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 14 tahun 2000. Dengan moto “IMB Yes, Narkoba No”.
Kata Sumardin, sebagian masyarakat Kota Palu baru mengurus IMB setelah bangunan berdiri. Sehingga, banyak bangunan belum memiliki IMB, utamanya yang berada di pinggir jalan.
“Hampir disemua pinggir jalan, terdapat bangunan yang melanggar aturan, banyak juga yang IMB-nya tidak kami keluarkan, kami tidak berani menganggung resiko hukum dibelakang hari kemudian,” kata Sumardin.
Menurut Sumardin, Dinas Tata Ruang kesulitan untuk menertibakan bangunan yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Perda nomor 14 tahun 2000. sebab dalam perda tersebut, tidak memberikan kewenangan kepada Dinas Tata Ruang Kota, untuk melakukan penertiban hingga pembongkaran.
“Makanya kami targetkan, untuk menyelesaikan revisi pasal-pasal tidak efektif dan menambah satu pasal, yang memberikan kewenangan kepada Dinas Tata Ruang melakukan penertiban dan pembongkaran tahun ini, jangan sampai kita melakukan pembongkaran bangunan yang melanggar peraturan, tapi pemkot di gugat balik sama pemilik bangunan,” kata Sumardin.
Untuk itu, Sumardin menghimbau kepada masyarakat Kota Palu, sebelum melakukan pembangunan. Minimal konsultasi tentang lokasi yang akan dibangun. Ia juga mengatakan, alasan masyarakat mengurus IMB setelah bangunan berdiri, adalah alasan belum punya biaya dan belum mengatahui perda.
Sebelumnya Kepala Bidang (kabid) Hukum Pemkot Palu, Usman Umar, saat ditanya soal revisi Perda nomor 14 tahun 2008 tentang perizinan mendirikan bangunan. Hingga saat ini masih menunggu draft dari Dinas Tata Ruang.
“Tergantung mereka (Dinas Tata Ruang), semakin cepat mengajukan ke bidang hukum, akan semakin cepat pula di bahas,” ujar Usman Umar. (joko)
Hal ini ia ungkapkan kepada wartawan, disela-sela kesibukannya bersama sejumlah staf Dinas Tata Ruang Kota Palu, saat melakukan persiapan untuk mengikuti pawai Sulteng Expo, Selasa (26/8). Yang membawa pesan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya mengurus IMB, sebelum mendirikan bangunan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 14 tahun 2000. Dengan moto “IMB Yes, Narkoba No”.
Kata Sumardin, sebagian masyarakat Kota Palu baru mengurus IMB setelah bangunan berdiri. Sehingga, banyak bangunan belum memiliki IMB, utamanya yang berada di pinggir jalan.
“Hampir disemua pinggir jalan, terdapat bangunan yang melanggar aturan, banyak juga yang IMB-nya tidak kami keluarkan, kami tidak berani menganggung resiko hukum dibelakang hari kemudian,” kata Sumardin.
Menurut Sumardin, Dinas Tata Ruang kesulitan untuk menertibakan bangunan yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Perda nomor 14 tahun 2000. sebab dalam perda tersebut, tidak memberikan kewenangan kepada Dinas Tata Ruang Kota, untuk melakukan penertiban hingga pembongkaran.
“Makanya kami targetkan, untuk menyelesaikan revisi pasal-pasal tidak efektif dan menambah satu pasal, yang memberikan kewenangan kepada Dinas Tata Ruang melakukan penertiban dan pembongkaran tahun ini, jangan sampai kita melakukan pembongkaran bangunan yang melanggar peraturan, tapi pemkot di gugat balik sama pemilik bangunan,” kata Sumardin.
Untuk itu, Sumardin menghimbau kepada masyarakat Kota Palu, sebelum melakukan pembangunan. Minimal konsultasi tentang lokasi yang akan dibangun. Ia juga mengatakan, alasan masyarakat mengurus IMB setelah bangunan berdiri, adalah alasan belum punya biaya dan belum mengatahui perda.
Sebelumnya Kepala Bidang (kabid) Hukum Pemkot Palu, Usman Umar, saat ditanya soal revisi Perda nomor 14 tahun 2008 tentang perizinan mendirikan bangunan. Hingga saat ini masih menunggu draft dari Dinas Tata Ruang.
“Tergantung mereka (Dinas Tata Ruang), semakin cepat mengajukan ke bidang hukum, akan semakin cepat pula di bahas,” ujar Usman Umar. (joko)
SK Pemberhentian Suardin Turun
PALU- Kepala Bidang Pemerintahan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Ansyar Sutiadi Rasyid, Senin (25/8) mengatakan, Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), tentang pemberhentian diri Suardin Suebo dari jabatan wakil walikota, sudah sampai ke Pemkot.
“SK pemberhentian pak Suardin sebagai wakil walikota sudah keluar dan sudah kami beritahukan ke pemerintah provinsi sekedar koordinasi saja. SK tersebut juga sudah saya sampaikan kepada pak wali, tapi saya lupa nomor suratnya,” kata Ansyar.
Lanjut Ansyar, selanjutnya pemkot akan mengirim surat kepada Partai Golkar, sebagai pengusung. Untuk meminta dua nama sebagai pengganti posisi Suardin.
“Mungkin besok (hari ini) pemkot akan mengirim surat ke Partai Golkar, supaya mengusulkan dua nama, untuk menggantikan posisi pak Suardin, selanjutnya akan kami sampaikan ke dewan,” kata Ansyar, yang menghubungi Media Alkhairaat melalui telepon.
Sementara itu ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Andi Mulhanan Tombolotutu, yang digadang-gadang calon kuat pengganti Suardin Suebo, sebagai wakil walikota.
Terkait dengan kepergiannya ke Jakarta, bersama Walikota Palu, H Rusdy Mastura, yang diisukan untuk mengambil SK wakil walikota dari Mendagri. Saat dihubungi via pesan singkat ke nomor ponselnya, membantah keras isu tersebut.
Menurut Mulhanan, kepergiannya ke Jakarta bersama dengan walikota, adalah untuk menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI).
“Saya menghadiri sidang paripurna DPD RI yang dihadiri oleh Gubernur, Bupati, Walikota dan ketua DPRD se Indonesia, bukan untuk ngurus SK, bukan urusannya torang itu SK wawali, berita darimana lagi yang nyasar itu,” jawabnya via pesan singkat. (joko)
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan
